Sekdes Kidal Akui Bayar Rp15 Juta ke Oknum LSM, Mengaku Tertekan dan Ingin Selesaikan Masalah

Perbesar

Malang — Pemerintahan Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tengah menjadi sorotan publik menyusul dugaan pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkantor di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis. Dugaan tersebut muncul setelah Sekretaris Desa (Sekdes) Kidal, Yani, mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp15 juta kepada perwakilan LSM tersebut.

Kepada awak media, Yani menjelaskan bahwa persoalan bermula dari surat permintaan data desa yang dikirimkan oleh LSM. Namun, karena kesibukan pelayanan pemerintahan, surat tersebut sempat diabaikan. Pihak LSM kemudian diduga menyampaikan permintaan agar pihak desa menyiapkan dana senilai Rp15 juta sebagai bentuk “pengondisian” agar persoalan tidak dilanjutkan ke aparat penegak hukum.

“Awalnya saya tawarkan Rp3 juta, tapi tidak diterima. Akhirnya kami sepakat dengan nilai Rp15 juta. Uang itu saya serahkan dalam kantong plastik, bukan amplop,” ungkap Yani pada Minggu lalu (23/6/2025).

Komitmen Antikorupsi Pemkab dan DPRD Deli Serdang: Wujud Integritas untuk Pemerintahan Bersih

28/06/2025

Ia juga menambahkan bahwa kondisi Kepala Desa (Kades) Kidal yang sedang sakit membuat dirinya terpaksa mengambil alih dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Plt. Camat Tumpang, Firman Ardinata, menyayangkan adanya praktik yang mengarah pada pemerasan terhadap aparatur desa.

“Sangat disayangkan. Permintaan uang semacam itu sangat merugikan dan tidak seharusnya terjadi dalam hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Jumat (27/6/2025).

Kepala Desa Kidal juga membenarkan bahwa surat dari LSM tersebut berisi permintaan sejumlah data, termasuk terkait tanah kas desa. Namun, dugaan pemerasan mulai mencuat setelah ada permintaan uang agar persoalan tersebut tidak diteruskan ke pihak kejaksaan dan kepolisian.

R Haidar Alwi Klarifikasi Isu Peringkat Polri: Bukan Anjlok, Justru Naik Signifikan

24/06/2025

“Permintaan datanya sudah kami terima, tapi karena kesibukan, tidak langsung kami tanggapi. Tak lama kemudian, muncul permintaan uang senilai Rp15 juta. Katanya untuk diserahkan ke jaksa dan polisi, tapi tidak disebutkan siapa,” jelas Kades.

Yani menegaskan bahwa jika di kemudian hari pihak berwenang mempertanyakan peristiwa ini, dirinya siap memberikan keterangan secara terbuka dan jujur.