Target 11 Kursi DPRD Kota Malang: PDI Perjuangan Rombak Strategi Hadapi Pemilu 2029
Kota Malang, suarapecari.com – Dalam rangka pemantapan dan penguatan konsolidasi struktural Partai pasca Kongres VI PDI Perjuangan Tahun 2025, serta persiapan pelaksanaan agenda Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) perjuangan, menggelar forum Diskusi Pemantapan Dan Penguatan Konsolidasi Internal Diperluas. pada Minggu, (09/11/2025).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandana Kartika, S.E., M.M., menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjelang Rapat Kerja (Raker) Konferda dan Konfercab.
“Seluruh DPD dan DPC se-Indonesia wajib memberikan masukan untuk langkah elektoral partai 5 tahun ke depan. Kami butuh masukan dari pihak-pihak kompeten, baik dari akademisi, praktisi, maupun konsultan pemilu yang selama ini sudah berkecimpung dengan kami,” ujar Made Riandana.
Dia menegaskan, konsolidasi ini membuktikan bahwa kepartaian harus ditata dengan perencanaan yang matang, bukan bersifat spontanitas. Masukan-masukan ini akan menjadi pijakan DPC untuk menyusun rencana pemenangan 5 tahun ke depan, yang kemudian diusulkan ke DPD dan DPP.
“Kami akan mengangkat lebih banyak muatan-muatan lokal di Kota Malang sehingga hasil diskusi ini, yang disaring dari tingkat ranting dan PAC, akan menjadi usulan DPC PDI Perjuangan Kota Malang untuk kemenangan 5 tahun ke depan,” tegasnya.
Made Riandana juga menyoroti pentingnya penataan organisasi dan strategi untuk Pemilu 2029.
1. Target Kursi
PDI Perjuangan Kota Malang bertekad untuk mengembalikan dan menambah kursi minimal di 11 Kursi di DPRD Kota Malang.
2. Memutus Permasalahan Internal
Salah satu masalah terbesar yang diidentifikasi adalah “gontok-gontokan antar caleg PDI Perjuangan” saat perhelatan Pileg. Untuk mengatasi ini, partai akan menerapkan strategi pembagian wilayah dan klaster yang ketat.
Dia mengungkapkan bahwa, perjuangan partai berada di jalur idealisme, bukan kapitalis, sehingga seringkali menghadapi kendala biaya, terutama untuk Pilkada.
“Rata-rata tidak ada yang punya duit banyak, itu yang jadi masalah kendala. Karena apa, kita berjalan di jalur idealisme, bukan kapitalis, bukan pragmatis,” ujar Made.
lebih lanjut dia menegaskan bahwa, pandangannya untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal, yang berujung pada potensi korupsi, sistem harus diubah.
“Sampai kapan kita mempertahankan sistem pemilu yang pragmatis kalau terus seperti ini akan begini hasilnya, korupsi di mana-mana karena apa biaya Pemilu sangat mahal. Jadi yang harus diubah apa? Sistemnya. Sistem pemilu tertutup dan sistem Pilkada tertutup. Kembalikan pilihan dewan,” tegasnya.
