Reformasi Sistem Pemilihan NU 2026: From ‘One Man One Vote’ ke Musyawarah Ulama

Latar Belakang Perubahan Sistem Pemilihan

Suara Pecari | Sejak kongres pertama di Surabaya (1926), Nahdlatul Ulama (NU) telah terbentuk sebagai organisasi yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Namun, dalam perkembangan terbaru, terungkap rencana reformasi mendasar pada sistem pemilihan Ketua Umum PBNU. Sidang Pleno III Munas dan Konbes NU 2026 di Ploso Kediri (22/6) mengumumkan wacana penghapusan sistem “one man one vote” yang diterapkan sejak Muktamar 2010.

Mekanisme Baru Sistem Pemilihan

Menurut draf resmi yang disahkan, sistem baru akan menggantikan mekanisme pemungutan suara langsung. Prosesnya akan melalui tiga tahap krusial:

“Ini bukan penghapusan demokrasi, tapi transformasi menjadi sistem yang lebih mengedepankan kualitas pemilih,” jelas Sekretaris SC Munas dan Konbes 2026, Prof. Mohammad Nuh. Sistem baru ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) dalam tradisi NU.

Maung Garuda Mendarat di Gorontalo, Sinyal Kedatangan Presiden Prabowo pada 9 Mei 2026

P Politik

45 hari

Pro dan Kontra Revisi Sistem

• Dukungan:
  • Meminimalkan polarisasi politik di tubuh NU
  • Menghindari politik uang dalam pemilihan
  • Menjamin kualitas pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan popularitas
• Kritik:
  • Khawatir terjadi dominasi kelompok tertentu
  • Kurangnya transparansi dalam proses seleksi
  • Perluasan wewenang ulama sepuh yang dianggap otoriter

Kronologi Perubahan Sistem

Dampak dan Implikasi

Perubahan ini akan mengakibatkan:

Zelenskyy Tuding Presiden Polandia Pakai Isu Ukraina untuk Panggung Politik Menjelang Pemilu 2027

P Politik

1 hari

• Struktural: Penyederhanaan jalur keputusan dari 15 juta anggota menjadi 9 ulama sepuh
• Politik: Potensi penurunan konflik internal di PC/PW karena tak ada pemungutan suara
• Ekonomi: Alokasi anggaran muktamar akan dialihkan ke pembangunan pesantren
• Hukum: Perluasan mandat Ahwa dalam konstitusi organisasi

Kontroversi dan Tantangan

Revisi sistem ini memicu pro dan kontra di internal NU. Sebagian pengurus khawatir:

Kaesang Kaget Foto Jokowi Lebih Banyak di Rakorwil PSI Kaltim, Candaan Jadi Sorotan Politik Nasional

P Politik

2 hari

1. Terjadi dominasi keluarga besar tertentu dalam seleksi
2. Kurangnya representasi pemuda dalam proses pemimpin
3. Potensi konflik antara Ahwa generasi lama dan kader muda

Perspektif Eksternal

Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, menyambut positif perubahan ini: “Sistem ini mengembalikan NU ke akar rumputnya, yaitu musyawarah ulama. Tapi harus diiringi dengan transparansi mekanisme seleksi.” Sementara itu, tokoh Muhammadiyah, Prof. HM Amin, menilai inovasi ini “menarik tapi perlu dicermati dampaknya terhadap prinsip demokrasi organisasi.”

Budiman Sudjatmiko Ungkap Detik-Detik Saat Diskusi di UGM Berakhir Ricuh: Ada yang Teriak-Teriak

P Politik

5 hari

Progres Menuju Muktamar 2026

Sejumlah persiapan telah dilakukan:

Hadianto Rasyid Mundur dari Partai Hanura, Isu Gabung Gerindra Menguat

P Politik

7 hari

• Penyusunan draf konstitusi baru oleh Komisi Organisasi
• Sosialisasi ke 34 Pengurus Wilayah (PW) NU
• Pengumpulan pendapat dari 1500 kiai di seluruh Indonesia
• Penyelenggaraan simulasi pemilihan di 10 daerah

Perubahan ini diharapkan menjawab tantangan era modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai NU yang konservatif namun progresif. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada sejauh mana proses seleksi bisa menjaga prinsip transparansi dan keadilan sekaligus menjaga solidaritas internal organisasi yang selama ini menjadi kekuatan NU.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.