BNPB Siapkan Ribuan Personel dan Alutsista Hadapi Ancaman Karhutla di Kalimantan Barat

Suara Pecari – 17 April 2026 | BNPB menegaskan kesiapan total untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menjelang musim kemarau 2026.

Apel Kesiapsiagaan yang diselenggarakan pada 16 April 2026 di kantor Gubernur Pontianak mempertemukan perwakilan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan.

Dalam acara tersebut, Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya kesiapan personel dan peralatan untuk mencegah penyebaran api.

Suharyanto menuturkan bahwa lebih dari seribu personel gabungan telah dikerahkan, mencakup unit militer, kepolisian, serta relawan lokal.

Pemerintah juga mengalokasikan sejumlah besar alutsista, termasuk truk pemadam, pompa air, selang, dan perlengkapan pelindung diri.

Kendaraan operasional yang dipersiapkan meliputi mobil taktis, kendaraan lapis baja, serta unit helikopter untuk patroli udara.

Helikopter patroli akan melakukan pengawasan intensif serta operasi water bombing pada daerah rawan kebakaran.

Selain itu, BNPB mengaktifkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di zona prioritas untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan.

Dana Siap Pakai (DSP) juga disalurkan ke pemerintah daerah untuk mempercepat pengadaan peralatan darurat.

Pompa air portable, selang berkapasitas tinggi, serta alat komunikasi radio menjadi bagian penting dari paket kesiapsiagaan.

Menko Polkam Djamari Chaniago menambahkan bahwa alutsista harus didukung strategi deteksi dini yang kuat.

Djamari menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara TNI, Polri, BPBD, dan lembaga kehutanan.

Ia mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk melaporkan aktivitas pembakaran secara cepat.

Partisipasi aktif masyarakat dianggap kunci dalam menekan potensi kebakaran sejak fase awal.

Menurut BNPB, data historis menunjukkan peningkatan signifikan kasus karhutla selama musim kemarau di Kalimantan Barat.

Tahun ini, perkiraan curah hujan menurun 30 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir, meningkatkan risiko kebakaran.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB menyiapkan pusat pemantauan satelit dan sistem sensor di titik rawan.

Tim deteksi dini akan memproses data secara real time dan mengirim peringatan ke posko pemadam setempat.

Posko pemadam di masing‑masing kabupaten telah dilengkapi dengan peralatan komunikasi digital untuk respons cepat.

Relawan komunitas, yang disebut “peduli api”, dilatih untuk melakukan pemadaman awal dan pelaporan cepat.

Pelatihan meliputi penggunaan alat pemadam portable, teknik penyiraman tanah, serta prosedur evakuasi.

Kesiapan ini diharapkan dapat menurunkan luas lahan terbakar dan mengurangi dampak kesehatan masyarakat.

BNPB mencatat bahwa kebakaran hutan dapat memicu gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dianggap sebanding dengan perlindungan kesehatan publik.

Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan memastikan pengelolaan limbah hasil pemadaman secara ramah lingkungan.

Semua langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ketahanan bencana di wilayah rawan.

BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan berkelanjutan akan terus dipertahankan hingga musim hujan kembali.

Dengan sinergi aparat, teknologi, dan partisipasi warga, diharapkan ancaman karhutla dapat ditekan seminimal mungkin.