Berita

Budi Arie Setiadi Diperiksa Bareskrim Polri 7 Jam Terkait Kasus Judi Online

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, Diperiksa Selama Lebih dari 7 Jam Terkait Kasus Judi Online

JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan selama lebih dari tujuh jam oleh penyidik Bareskrim Polri pada Kamis (19/12/2024). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam kasus judi online yang diduga melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam pernyataan usai pemeriksaan, Budi Arie menyatakan bahwa kehadirannya untuk memenuhi panggilan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum. “Saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kemenkomdigi,” kata Budi Arie. Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan konsistensi dan keteguhan hati.

Budi Arie yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa ia akan mendukung penuh upaya pemberantasan judi online untuk melindungi masyarakat. Ia juga menolak rumor yang beredar mengenai penggeledahan rumahnya yang diduga terkait dengan kasus ini. “Enggak ah fitnah itu,” ungkapnya saat ditanya wartawan mengenai kabar penggeledahan rumahnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menolak untuk mengungkapkan materi pemeriksaannya dan meminta media untuk mengarahkan pertanyaan kepada penyidik yang berwenang. Ia juga tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait peranannya dalam kasus tersebut. Budi Arie datang ke Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB dan meninggalkan kantor Bareskrim sekitar pukul 17.15 WIB.

Pemeriksaan terhadap Budi Arie ini adalah bagian dari penyidikan yang lebih luas terkait praktik judi online yang melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Kemenkomdigi. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat banyaknya pejabat yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan wewenang untuk melindungi bisnis ilegal tersebut.

Exit mobile version