Asosiasi Minta Transparansi dari Badan Khusus Ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 - 15:55 WIB

Asosiasi Minta Transparansi dari Badan Khusus Ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia

Suara Pecari | Asosiasi bisnis di Indonesia, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), meminta transparansi dari badan usaha milik negara baru, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang ditugaskan untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Permintaan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah, di mana Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan keterangan pada Jumat, 22 Mei 2026.

Menteri Airlangga menyatakan bahwa masukan dari asosiasi menekankan pentingnya kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru ini. Ia menambahkan bahwa para asosiasi mendukung pembentukan DSI dan siap untuk mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan terkait pengelolaan ekspor.

“Responnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi,” ujar Airlangga. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran, asosiasi tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas.

Menanggapi pertanyaan mengenai persiapan operasional DSI, termasuk lokasi kantor, Menteri Airlangga tidak memberikan rincian jelas. Ia hanya menyebutkan bahwa kantor DSI akan berlokasi di tempat yang memadai, namun tidak memberikan konfirmasi spesifik.

Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan khusus yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam yang dianggap strategis, dengan kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Komoditas yang akan dikelola pada tahap awal mencakup minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi, di bawah kepemimpinan Luke Thomas Mahony.

Keputusan untuk membentuk DSI merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekspor. Dengan dukungan dari berbagai asosiasi, pemerintah berharap bahwa kebijakan ini akan dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.