Maruli Simanjuntak Jabat Wakil Panglima TNI dan Kepala BNPPDT, Fokus Perbatasan hingga Ekonomi Warga
JAKARTA – Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan fokus tugasnya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Maruli mengatakan, pengembangan kelembagaan BNPPDT diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Menurutnya, badan tersebut merupakan pengembangan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sebelumnya berada dalam koordinasi Menteri Dalam Negeri.
“Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa. Badan ini sudah ada, jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri,” jelas Maruli.
Ia menilai penguatan kelembagaan diperlukan agar perhatian terhadap masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil semakin terarah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Maruli mengungkapkan, pengalamannya dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah terpencil menjadi salah satu hal yang relevan dengan penugasan barunya.
“Ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun terakhir banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin jadi ide dari bapak presiden untuk lebih fokus pada masyarakat di perbatasan dan terpencil ini,” tambahnya.
BNPPDT Bukan Bagian dari Struktur TNI
Maruli menegaskan, penugasannya sebagai Kepala BNPPDT tidak berarti lembaga tersebut menjadi bagian dari struktur TNI. Menurutnya, organisasi pengelola perbatasan telah ada sebelumnya dan kini dikembangkan dengan penambahan fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat.
“Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan. Selain mengelola perbatasan, ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui pembiayaan langsung oleh badan tersebut. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan.
Maruli mencontohkan, kerja sama dengan kementerian yang menangani pembangunan desa dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
“Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya. Kami bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kami bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah,” katanya.
Perkuat Kepastian Batas Wilayah Negara
Selain pembangunan ekonomi, Maruli menekankan pentingnya memastikan pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga berjalan secara berkelanjutan.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik perbatasan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.
“Kepastian pengelolaan perbatasan itu jelas penting, sehingga perbatasan kita dengan negara tetangga bisa kita pastikan secara terus menerus. Masih banyak titik perbatasan yang perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Menurut Maruli, penguatan kelembagaan diharapkan membuat pengelolaan kawasan perbatasan lebih efektif. Hal itu penting mengingat tidak semua pihak dapat menjangkau wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Ya mungkin itu hasil dari diskusi-diskusi, bahwa selama ini kenapa tidak diefektifkan seperti itu, lebih fokus. Badannya kan sudah ada, kenapa tidak diefektifkan sekalian, karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” katanya.
Tetap Bantu Panglima TNI
Di luar tugasnya sebagai Kepala BNPPDT, Maruli juga menjelaskan tanggung jawabnya sebagai Wakil Panglima TNI. Dalam jabatan tersebut, ia bertugas membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Kalau wakil panglima ya jelas wakil panglima dalam membantu panglima. Saya kira itu,” tegasnya.
Maruli dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam keterangan yang menjadi bahan pemberitaan ini.
Pada kesempatan yang sama, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita juga dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/TNI Tahun 2026.
Penugasan Maruli diharapkan memperkuat koordinasi pengelolaan perbatasan sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan serta daerah terpencil.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
