Soal Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Pandeglang Tunggu Aturan Pusat
Suara Pecari, Pandeglang – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang saat ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Hal ini menyusul adanya rencana pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu pada tahun 2027.
Situasi PPPK Paruh Waktu di Pandeglang
Sekitar 5.600 PPPK paruh waktu di Kabupaten Pandeglang berasal dari berbagai bidang, antara lain tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi BKPSDM Pandeglang, Tb Achmad Fitriana, menyambut baik rencana perubahan status tersebut, namun menegaskan bahwa pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah teknis tanpa adanya aturan yang jelas dari pemerintah pusat.
Harapan Pengangkatan Serentak
Achmad berharap pengangkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilakukan secara serentak tanpa membedakan kategori pekerjaan. Menurutnya, pengangkatan secara bertahap berpotensi menimbulkan kecemburuan dan polemik di kalangan pegawai. Ia mengungkapkan, “Harapan kami semuanya, tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan diangkat tidak bertahap, tapi sekaligus.”
Kondisi dan Tantangan Teknis
Meskipun terdapat informasi kemungkinan prioritas pengangkatan bagi tenaga guru dan teknis yang langsung melayani masyarakat, Achmad menegaskan bahwa hal tersebut belum memiliki kepastian karena belum ada ketentuan resmi dari pusat.
Dari sisi anggaran, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang, terutama jika pembiayaan gaji dialihkan ke pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab untuk melakukan validasi dan verifikasi data kepegawaian terhadap PPPK yang akan diangkat.
Proses Validasi dan Verifikasi
BKPSDM akan melakukan proses validasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa sekitar 5.600 PPPK paruh waktu masih aktif bekerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Achmad berharap pemerintah pusat dapat mempercepat proses ini dan tidak mempersulit peralihan status selama para pegawai memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Signifikansi dan Dampak
Perubahan status PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian kerja bagi para pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, skema pembiayaan yang efisien dapat membantu mengurangi beban fiskal daerah, memberikan ruang anggaran lebih baik untuk kebutuhan lain.
Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat segera menyelesaikan regulasi yang diperlukan agar proses peningkatan status PPPK dapat berjalan lancar dan adil bagi seluruh pegawai.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
