Tepis Politisasi, Hasbi Sidik Tegaskan RTRW Cilegon Hanya Tagih Janji Kenaikan Honor
Suara Pecari, Cilegon – Persoalan kenaikan honor bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RTRW) di Kota Cilegon menjadi sorotan setelah janji kampanye kenaikan honor 15 persen per tahun yang disampaikan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo, belum terealisasi hampir dua tahun masa jabatan mereka.
Penegasan Hasbi Sidik Soal Tuntutan Honor RTRW
Hasbi Sidik, anggota Komisi V DPRD Banten dari Partai Gerindra, menegaskan bahwa tuntutan kenaikan honor tersebut bukan bentuk politisasi, melainkan tagihan atas janji politik yang telah diucapkan secara terbuka oleh pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat kampanye Pilkada 2024. Menurutnya, janji kenaikan honor itu sudah tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Jangan salahkan mereka yang menagih, tapi salahkan kemampuan pemerintah daerah dalam memetakan anggaran,” ujar Hasbi. Ia menambahkan bahwa alasan fiskal sulit karena pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tidak bisa dijadikan pembenaran karena kondisi tersebut dialami oleh semua daerah.
Konteks Fiskal dan Perencanaan Anggaran
Dalam pandangan Hasbi Sidik, belum terealisasinya kenaikan honor RTRW menandakan lemahnya perencanaan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cilegon. Ia menilai Wali Kota kurang mampu memetakan pemanfaatan anggaran secara efektif sehingga janji kampanye tidak bisa dipenuhi.
Hasbi juga mengkritik pernyataan emosional yang dilontarkan oleh Wali Kota kepada para RTRW, seperti anjuran untuk mundur jika keberatan dengan tuntutan honor, karena RTRW dipilih langsung oleh masyarakat lingkungan dan bukan oleh Wali Kota, sehingga kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengintervensi jabatan tersebut.
Peran DPRD dalam Pengawasan Realisasi Janji Politik
Menurut Hasbi Sidik, DPRD, baik di tingkat Banten maupun Kota Cilegon, memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan janji politik kepala daerah yang sudah masuk dalam RPJMD benar-benar direalisasikan. Pertanyaan dan pengawasan terkait honor RTRW merupakan bagian dari tugas tersebut dan bukan bentuk politisasi.
“Kami di DPRD berperan mengawal Perda dan memastikan janji 15 persen kenaikan honor RTRW terealisasi sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat,” jelasnya.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Persoalan ini menjadi cerminan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan anggaran yang realistis dan transparan. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk RTRW, sangat diperlukan agar janji politik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan polemik yang merugikan berbagai pihak.
Hasbi Sidik berharap pemerintah daerah dapat segera mengatasi masalah ini demi menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat lingkungan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
