DPRD Banten Wanti-wanti Perombakan OPD Jangan Bikin APBD Membengkak
Suara Pecari, Serang – DPRD Banten mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten agar rencana perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menimbulkan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banten, Riyan Hidayat, menegaskan bahwa setiap perubahan struktur birokrasi harus didasarkan pada urgensi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rencana Pemisahan dan Peningkatan Tipologi OPD
Salah satu sorotan utama Pansus IV adalah rencana pemisahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi dua instansi baru, yaitu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Pemerintah diingatkan untuk melakukan kajian menyeluruh terkait pembagian kewenangan, kebutuhan sumber daya manusia, efektivitas koordinasi, dan dampak anggaran.
Selain itu, terdapat usulan peningkatan tipologi menjadi tipe A untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang juga direncanakan berganti nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Perubahan nomenklatur juga mencakup Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
Penekanan pada Efisiensi dan Kualitas Pelayanan
Riyan Hidayat menegaskan bahwa perubahan nama atau fungsi OPD harus disertai dengan penjelasan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta target kerja terukur untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Penambahan fungsi seperti ekonomi kreatif, riset, dan inovasi harus diarahkan agar memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan.
Raperda yang sedang dibahas juga mengusulkan penyatuan landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memperkuat integrasi kelembagaan dan memberikan kepastian hukum.
Proses Pembahasan dan Pengawasan DPRD
Pansus IV DPRD Banten telah memanggil berbagai unsur eksekutif seperti Sekretaris Daerah, Asisten Daerah I, Biro Hukum, Biro Organisasi, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan kesiapan kelembagaan, kebutuhan pegawai, pembagian kewenangan, dan dampak pembiayaan dari perubahan struktur OPD.
Riyan menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja harus menjadi tolok ukur utama dalam penataan OPD. Fokus DPRD bukan memperbanyak dinas atau badan, melainkan memastikan fungsi yang tepat, kewenangan jelas, dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap rupiah anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat Banten.
Relevansi dan Implikasi
Perombakan OPD yang dilakukan dengan perencanaan matang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa membebani anggaran daerah. DPRD Banten berperan sebagai pengawas agar perubahan organisasi mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, proses perombakan OPD di Banten menjadi momentum penting untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah di wilayah tersebut.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
