Kongres V Rakyat Banten Desak Pemekaran Wilayah Selatan
Suara Pecari, Kabupaten Serang – Kongres V Rakyat Banten yang berlangsung di Pondok Pesantren Darunnajah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, pada 10 November 2026, menegaskan pentingnya pemekaran wilayah Banten Selatan sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan kemiskinan ekstrem yang masih melanda kawasan tersebut.
Desakan Pemekaran Wilayah untuk Mengurangi Ketimpangan
Ketua Presidium Kongres Rakyat Banten, KH Embay Mulya Syarief, menyampaikan bahwa disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten masih sangat signifikan. Wilayah selatan menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik dasar, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakatnya.
Contohnya, warga Bayah di Kabupaten Lebak harus menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk mengurus surat izin mengemudi (SIM), sebuah indikator nyata ketidakmerataan akses pelayanan publik di Banten.
Harapan Melalui Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Menurut Embay, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah selatan dapat menjadi solusi efektif. DOB diharapkan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan antara wilayah utara dan selatan.
Selain itu, pemekaran wilayah juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih membayangi wilayah selatan. Embay menyebutkan, dengan adanya pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi baru, masyarakat di wilayah tersebut tidak akan terus tertinggal.
Tantangan Moratorium dan Upaya Pemerintah
Meski pemerintah tengah memberlakukan moratorium pemekaran daerah, Embay mendorong Gubernur Banten, Andra Soni, untuk tetap memperjuangkan pembentukan DOB di Banten Selatan. Ia mengusulkan agar pemerintah mencari peluang kebijakan serupa dengan yang dilakukan saat membuka izin pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di tengah moratorium.
Embai juga menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Gubernur Andra Soni saat berkunjung ke rumahnya, menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di selatan.
Permasalahan Sosial Lain yang Menjadi Sorotan
Kongres V Rakyat Banten juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang makin mengkhawatirkan di Banten, antara lain isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), maraknya pinjaman online ilegal, judi online, dan peredaran narkoba. Embay menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan anggota DPRD dalam mengawasi dan merespons masalah-masalah tersebut.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat hanya dapat menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah dan wakil rakyat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Pentingnya Penegakan Hukum dan Pencegahan Konflik
Menanggapi insiden perebutan bendera pelangi yang berujung pada pelaporan ke polisi, Embay meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan mengimbau masyarakat agar tidak memicu konflik sosial.
Selain persoalan pemekaran dan kemiskinan, Kongres V Rakyat Banten juga menyoroti kondisi rumah tidak layak huni di beberapa area, bahkan di antaranya warga yang tinggal dalam kondisi sangat memprihatinkan, yang mencerminkan bahwa pembangunan di beberapa wilayah belum merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan
Pemekaran wilayah selatan Banten menjadi isu utama yang diangkat dalam Kongres V Rakyat Banten sebagai upaya mengatasi ketimpangan pembangunan dan kemiskinan ekstrem. Dorongan ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi serta DPRD untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Banten Selatan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
