Mengapa MUI Haramkan Vape: Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
Suara Pecari – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 6 November 2026. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan risiko kesehatan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh vape, terutama terkait kandungan nikotin dan potensi penyalahgunaan.
Risiko Kesehatan dari Penggunaan Vape
Vape menggunakan perangkat bertenaga baterai untuk memanaskan cairan yang menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup oleh penggunanya. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan berbagai bahan perasa. MUI menyoroti kandungan nikotin sebagai zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, dampak kesehatan lain dari penggunaan rokok elektrik masih menjadi perhatian karena efek jangka panjangnya belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun sudah terbukti membawa dampak buruk.
Dampak Sosial dan Potensi Penyalahgunaan
Selain risiko kesehatan, MUI menilai penggunaan vape berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif. Salah satunya adalah kemungkinan perangkat vape disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap penyebaran dan konsumsi zat terlarang yang dapat merusak generasi muda.
Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Fatwa yang dikeluarkan MUI menetapkan tiga ketentuan hukum utama terkait vape:
- Penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
- Penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang juga haram.
- Aktivitas produksi dan perdagangan vape termasuk dalam hal yang haram.
Ketentuan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terhadap tren penggunaan rokok elektrik.
Harapan MUI untuk Masyarakat
MUI mengajak masyarakat untuk memahami dan menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan vape. Pertimbangan kesehatan, keselamatan diri, serta perlindungan dari zat adiktif harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Fatwa ini juga diharapkan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran dan penggunaan vape di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
