Pemprov Banten Kaji Kenaikan Bantuan Keuangan Desa pada 2027
Suara Pecari, Serang – Pemerintah Provinsi Banten tengah mengkaji kemungkinan menaikkan Bantuan Keuangan Desa (Banprov) pada tahun 2027. Kajian ini mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kemajuan setiap desa sebagai dasar penentuan besaran bantuan.
Rencana Kenaikan Bantuan Keuangan Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten, Gunawan Rusminto, menyatakan bahwa rencana penambahan bantuan masih dalam tahap pembahasan. Besaran kenaikan belum ditetapkan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, kenaikan akan dilakukan secara bertahap.
Indikator Kemajuan Desa sebagai Pertimbangan
Selain kondisi fiskal, pemerintah provinsi juga mempertimbangkan perkembangan status desa sebagai dasar pemberian bantuan. Salah satu indikator utama adalah peningkatan status desa menuju desa mandiri. Saat ini terdapat 73 desa di Banten yang sedang berproses menuju status desa mandiri, yang berpotensi mempengaruhi besaran Banprov yang diterima.
Pemerintah provinsi masih mempertimbangkan dua alternatif skema bantuan: mempertahankan bantuan sebesar Rp120 juta untuk setiap desa atau memberikan besaran berbeda berdasarkan indikator kemajuan desa. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil kajian dan kemampuan anggaran daerah.
Perpanjangan Pengajuan Banprov 2026
Di tengah pembahasan rencana bantuan tahun depan, DPMD Banten juga mengejar penyelesaian pengajuan Banprov 2026. Sekitar 380 desa belum menyelesaikan proses pengajuan, sehingga pemerintah provinsi memperpanjang batas waktu pengajuan hingga pertengahan November 2026. Sebelumnya, tenggat waktu ditetapkan hingga akhir Oktober, namun perpanjangan dilakukan karena gangguan jaringan sistem pengajuan yang berlangsung sekitar 12 hari.
Gunawan mengimbau pemerintah desa untuk memanfaatkan tambahan waktu ini guna melengkapi persyaratan administrasi. Pemerintah provinsi berharap semakin banyak desa dapat mengakses bantuan keuangan tersebut.
Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan
Meski akses bantuan terus didorong, persoalan administrasi dan pelaporan masih menjadi tantangan bagi pemerintah desa. DPMD Banten menargetkan minimal 90 persen laporan bantuan keuangan desa dapat diselesaikan secara tertib. Ketertiban pelaporan menjadi aspek penting dalam proses pengajuan dan penyaluran bantuan agar tidak terkendala.
Gunawan menegaskan pentingnya penyelesaian kewajiban administrasi oleh pemerintah desa agar proses pengajuan dan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat waktu.
Signifikansi Kenaikan Bantuan Keuangan Desa
Kenaikan Bantuan Keuangan Desa yang dikaji ini diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa di Banten. Dengan mempertimbangkan kemajuan desa, bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, mendorong desa untuk meningkatkan statusnya, khususnya menuju desa mandiri.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
