Pemkab Banyuwangi Musnahkan 858 Ribu Batang Rokok Ilegal dan 3.551 Liter Miras
BANYUWANGI. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Bea Cukai Banyuwangi memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan minuman keras (miras). Pemusnahan digelar di halaman tengah Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (10/11/2026).
Barang yang dimusnahkan terdiri dari 858.364 batang rokok ilegal dan 3.551,8 liter minuman beralkohol. Total nilai barang tersebut mencapai Rp1.579.703.740. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai Banyuwangi.
Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menegaskan bahwa penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan miras tidak boleh diabaikan. Menurutnya, peredaran barang ilegal tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap persaingan usaha dan kesehatan masyarakat.
“Kegiatan ini tidak boleh diabaikan karena mengancam. Hal ini akan menutup ruang gerak, terutama terhadap para pelanggar,” kata Mujiono.
Ia juga menyoroti dampak peredaran rokok ilegal terhadap pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Selain mengganggu persaingan usaha, produk rokok ilegal juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena proses produksinya tidak melalui standar yang semestinya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II. M. Lukman menyampaikan bahwa hasil penindakan tersebut merupakan buah kolaborasi antara Bea Cukai, Satpol PP, dan kepolisian di Banyuwangi.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak bosan memberikan informasi. Kami akan berkolaborasi dalam penindakannya,” ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Latif, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, penindakan terhadap pelanggaran di bidang tersebut telah berlanjut ke proses hukum.
“Tahun ini yang telah diproses hukum telah ditetapkan empat tersangka,” ungkap Latif.
Pemusnahan BMMN ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, serta sejumlah instansi vertikal di Banyuwangi dan Jawa Timur. Di antaranya perwakilan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, TNI AL, BNN Kabupaten Banyuwangi, hingga jajaran instansi pelayanan dan pengawasan pemerintah.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang melanggar ketentuan. Kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mempersempit ruang peredaran barang ilegal di Banyuwangi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
