Menata Masa Depan Konservasi Indonesia dengan Pendanaan Inovatif di COP 31
Suara Pecari – Pemerintah Indonesia menginisiasi model pendanaan inovatif untuk konservasi taman nasional dan spesies ikonik yang berkelanjutan, tidak lagi mengandalkan pendanaan proyek jangka pendek dan terfragmentasi. Inisiatif ini diperkenalkan dalam High-Level Session Innovative Financing for National Park and Biodiversity Conservation pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 31) di Antalya, Turki, 9 November 2026.
Model Pendanaan Nasional untuk Konservasi Berkelanjutan
Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Pendanaan Inovatif Taman Nasional sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, menegaskan pentingnya pendanaan berkelanjutan dan kelembagaan kuat dalam melindungi alam. Pemerintah Indonesia mengusung prinsip ‘ecology comes first’ yang mengedepankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pengelolaan lingkungan, serta mewariskan planet sehat bagi generasi mendatang.
Contoh nyata adalah Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh, yang menggabungkan perlindungan spesies ikonik, pemulihan habitat, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Model pendanaan yang diusulkan mengajak kolaborasi pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan komunitas internasional dalam satu platform nasional jangka panjang.
Kesenjangan Pendanaan dan Tantangan Regulasi
Satgas Pendanaan Inovatif menyoroti adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan alokasi dana konservasi. Kebutuhan dana untuk menjalankan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045 diperkirakan mencapai Rp118,5-163,8 triliun per tahun, namun realisasi belanja saat ini baru sekitar 13-18 persen.
Selain itu, terdapat tantangan regulasi karena status taman nasional diatur oleh Undang-Undang Konservasi, sementara tata guna lahan diatur oleh Undang-Undang Penataan Ruang. Revisi UU Konservasi tahun 2024 belum sepenuhnya efektif karena peraturan turunannya masih dalam penyusunan, termasuk aturan pembiayaan.
Pelaksanaan di lapangan menghadapi kekurangan petugas ranger yang idealnya satu per 5.000 hektare, namun saat ini masih satu per 26.000 hektare. Hanya tiga dari 57 taman nasional yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), sehingga mayoritas pendapatan wisata masuk ke kas negara tanpa bisa digunakan langsung untuk pengelolaan taman.
Strategi Dana Perwalian dan Mekanisme Pendanaan
Untuk menutup kesenjangan tersebut, Satgas menyiapkan dana perwalian konservasi yang menjadi kendaraan investasi nasional. Dana dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, donor, filantropi, dan korporasi, akan dikumpulkan dalam rekening khusus untuk tiap taman nasional dan digunakan secara bertahap sesuai capaian target konservasi.
Pengelolaan dana akan diawasi dewan independen dengan transparansi laporan keuangan yang dipublikasikan. Keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal menjadi bagian penting dalam persetujuan dan pengawasan program konservasi.
Satgas juga mengidentifikasi 13 mekanisme pendanaan dengan potensi dana dari USD 0,4 juta hingga lebih dari USD 150 juta per tahun, termasuk hibah dana iklim, bantuan pembangunan luar negeri, dan kredit keanekaragaman hayati.
Dukungan Internasional dan Pentingnya Pendanaan Berkelanjutan
Ruth Davis, Utusan Khusus Inggris untuk Alam, menyambut baik inisiatif dana perwalian sebagai platform kredibel dalam menyalurkan dana besar untuk konservasi Indonesia. Inggris juga bekerja sama dengan Indonesia melalui Nature Transition Support Programme untuk memperkuat sistem pendanaan alam yang mendukung ketahanan iklim dan air.
Kasus kebakaran hutan di sejumlah taman nasional pada 2026, seperti Lorentz di Papua dan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, menunjukkan perlunya pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan, pemantauan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan konservasi.
Risiko Finansial dan Kredit Keanekaragaman Hayati
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga risiko finansial bagi berbagai sektor ekonomi. Pemerintah menjadikan IBSAP 2025-2045 sebagai landasan kebijakan untuk menggerakkan dana dari berbagai sektor, termasuk swasta.
Kredit keanekaragaman hayati diperkenalkan sebagai skema pendanaan berbasis proyek yang memenuhi standar evaluasi dan verifikasi ketat, dengan pilar integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola transparan untuk mencegah greenwashing.
Reformasi Regulasi dan Penguatan Tenaga Lapangan
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menguraikan empat prioritas, yaitu membangun struktur pendanaan konservasi kredibel, mengembangkan instrumen bernilai konservasi seperti pembayaran jasa ekosistem dan instrumen karbon, mereformasi regulasi termasuk perizinan karbon, dan memperkuat kapasitas tenaga lapangan melalui penambahan ranger serta peralatan dan pelatihan.
Empat taman nasional, yaitu Komodo, Gunung Gede Pangrango, Rinjani, dan Way Kambas, disiapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar dapat mengelola pendapatannya secara mandiri, sementara taman dengan pendapatan rendah mendapat subsidi silang.
Model Pendanaan Permanen dan Kolaborasi Multi-Pihak
Jamie Williams dari WWF memaparkan Project Finance for Permanence (PFP) sebagai model pendanaan di mana dana dan komitmen disepakati terlebih dahulu sebelum program dijalankan. Dana internasional menutupi kekurangan awal, sementara pendapatan tetap disiapkan dari sumber seperti ekowisata.
Dana perwalian independen dicairkan secara bertahap selama 10-15 tahun sesuai pencapaian target, memastikan pendanaan kawasan lindung meningkat dan bertahan permanen. Pendanaan yang beragam dari publik, filantropi, ekowisata, kredit keanekaragaman hayati, dan modal swasta dianggap penting.
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa tantangan utama adalah mengubah pendanaan konservasi dari proyek-proyek terfragmentasi menjadi sistem jangka panjang yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
