Serap Tenaga Kerja, Emak-Emak Demo Dukung MBG, Bantah Dibayar, Minta Disempurnakan, Usut Korupsinya

Serap Tenaga Kerja, Emak-Emak Demo Dukung MBG, Bantah Dibayar, Minta Disempurnakan, Usut Korupsinya

Suara Pecari | Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa di ibu kota pada Rabu dan Kamis (17-18/6/2026) diwarnai dua kubu yang berseberangan. Di satu sisi, emak-emak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut perbaikan, sementara di sisi lain, Aliansi Perempuan Indonesia menolak program yang sama. Aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Bundaran HI, hingga Istana Negara ini menyoroti isu serap tenaga kerja, emak-emak demo dukung MBG, bantah dibayar, minta disempurnakan, usut korupsinya.

Pada Rabu (17/6/2026), puluhan emak-emak dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi di Patung Kuda. Mereka membawa spanduk yang mendukung keberlanjutan program MBG. Koordinator aksi, Sari, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah murni inisiatif sendiri, bukan karena dibayar. “Kami ini ibu-ibu yang peduli. Program MBG ini telah menyerap banyak tenaga kerja di lingkungan kami, mulai dari juru masak hingga petugas distribusi. Jadi kami mendukung dan meminta agar program disempurnakan, bukan dihentikan,” ujarnya. Ia juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan MBG.

Di hari yang sama, perwakilan massa diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di kompleks Istana. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi agar MBG terus berjalan dengan pengawasan ketat. Juri menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti.

Namun, keesokan harinya, Kamis (18/6/2026), situasi berbeda terjadi. Aliansi Perempuan Indonesia yang terdiri dari emak-emak berdaster dan perempuan muda menggelar aksi di kawasan Sudirman-Thamrin. Mereka menolak MBG karena dinilai tidak menjawab persoalan ekonomi rakyat. Orator Afifah (26) menyatakan bahwa program tersebut memberatkan anggaran negara di tengah kenaikan harga BBM dan pangan. “Turunkan harga, hentikan MBG, dan tagih janji 19 juta lapangan kerja yang tidak terealisasi!” teriaknya di hadapan massa.

Afifah juga menyoroti maraknya PHK dan praktik pemagangan yang merugikan perempuan muda. “Janji 19 juta lapangan kerja itu sama sekali tidak terealisasi. Yang ada malahan angka PHK yang semakin meningkat dan informalitas pekerjaan,” katanya. Massa yang berjumlah sekitar 200 orang ini berencana long march ke Istana Negara, namun polisi terus mengalihkan rute. Akhirnya mereka berorasi di perempatan Jalan Kebon Sirih-MH Thamrin sebelum membubarkan diri. Beberapa peserta memilih bergabung dengan aksi Kamisan di tempat lain.

Dalam aksi tersebut, isu serap tenaga kerja, emak-emak demo dukung MBG, bantah dibayar, minta disempurnakan, usut korupsinya kembali mengemuka. Para pendukung MBG menekankan bahwa program ini telah membuka lapangan kerja bagi ribuan orang, terutama di sektor informal. “Kami meminta agar MBG tetap dilanjutkan, disempurnakan, dan korupsinya diusut. Jangan sampai program baik ini dikorupsi oleh oknum,” tegas Sari saat dihubungi terpisah.

Di sisi lain, kelompok penolak MBG menganggap program tersebut tidak efektif dan lebih baik dana dialihkan untuk subsidi langsung. “Kami tidak anti-program sosial, tapi MBG ini dinilai bermasalah sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Lebih baik dihentikan saja,” ujar Afifah.

Pemerintah melalui Wamensesneg Juri Ardiantoro telah mendengarkan aspirasi kedua kubu. Ia berjanji akan mengevaluasi program MBG dan memastikan tidak ada korupsi. “Kami menghargai semua masukan. Program MBG akan terus diperbaiki agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi,” katanya.

Kesimpulannya, aksi emak-emak di Jakarta menunjukkan bahwa program MBG menuai pro dan kontra. Kelompok pendukung menekankan aspek serap tenaga kerja dan meminta penyempurnaan serta pengusutan korupsi, sementara kelompok penolak menganggap program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi rakyat. Pemerintah diharapkan dapat menjembatani perbedaan ini dan mengambil kebijakan yang terbaik bagi masyarakat luas.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan