Kemenpar Diminta Prioritaskan Program Pariwisata yang Berdampak Langsung bagi Masyarakat

Suara Pecari | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memprioritaskan program-program pariwisata yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Politisi yang akrab disapa Nunik itu menyoroti komposisi anggaran Kemenpar yang dinilai masih timpang, dengan dominasi belanja Dukungan Manajemen yang mencapai lebih dari 50 persen dari total pagu kementerian, sementara Program Pariwisata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya sekitar 15 persen.

Kritik terhadap Komposisi Anggaran

Menurut Chusnunia, ketimpangan anggaran ini berpotensi menghambat efektivitas program-program strategis pariwisata. “Kami memahami pentingnya belanja operasional. Namun kami ingin memperoleh penjelasan mengenai apakah komposisi ini sudah ideal untuk kementerian yang berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan destinasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Kemenpar harus segera melakukan evaluasi dan realokasi anggaran agar lebih fokus pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pengembangan destinasi, pelatihan pelaku wisata, dan promosi terpadu.

Perbandingan Alokasi Anggaran Kemenpar

Data di atas menunjukkan bahwa porsi program yang langsung menyentuh masyarakat masih sangat kecil. Chusnunia menekankan bahwa Kemenpar perlu merumuskan prioritas yang jelas agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan dampak optimal, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Di Balik Ramainya Kuliner Malang, Ada Kisah Perjuangan Merangkai Masa Depan

P Pariwisata

1 hari

Isu Strategis: Hilangnya DAK Pariwisata 2027

Selain persoalan komposisi anggaran, Chusnunia juga menyoroti tidak masuknya sektor pariwisata sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2027. Ia menilai kebijakan ini menjadi persoalan strategis karena dapat mengurangi dukungan pembiayaan pembangunan destinasi wisata di daerah. “Salah satu poin penting dalam paparan adalah bahwa pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik TA 2027. Ini merupakan isu yang sangat strategis karena daerah akan kehilangan instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata,” ujarnya.

Dampak bagi Daerah

Chusnunia mencontohkan kondisi di Provinsi Lampung yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar untuk mengembangkan berbagai destinasi wisata yang sedang tumbuh. Tanpa DAK Pariwisata, daerah-daerah seperti Lampung akan kesulitan membangun akses jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya yang esensial bagi pengembangan pariwisata. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mendorong Kemenpar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar DAK Pariwisata dapat kembali diusulkan. “Kami di Komisi VII tentu akan mendorong agar Kementerian Pariwisata bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan kembali DAK Pariwisata, minimal untuk destinasi prioritas dan daerah dengan potensi besar,” tegas Chusnunia.

Indikator Keberhasilan yang Tepat

Pada kesempatan tersebut, Chusnunia juga mengingatkan agar keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya penyelenggaraan kegiatan atau event. Indikator keberhasilan pariwisata harus berbasis pada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Contohnya peningkatan pendapatan warga, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, investasi pariwisata, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Kita perlu kejar dampaknya, bukan sekadar jumlah eventnya,” ia menegaskan.

Indikator Dampak Ekonomi Pariwisata

• Peningkatan pendapatan masyarakat lokal
• Penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata
• Pertumbuhan jumlah dan omzet UMKM pariwisata
• Peningkatan investasi di bidang pariwisata
• Kontribusi terhadap PDRB daerah

Pernyataan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pengukuran kinerja pariwisata. Selama ini, banyak pihak terfokus pada jumlah kunjungan wisatawan atau frekuensi event, tanpa memperhatikan apakah hal tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Chusnunia mendorong Kemenpar untuk mengadopsi indikator-indikator yang lebih relevan dan terukur, sehingga program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata.

Kronologi RDP Komisi VII dan Kemenpar

1. Rabu, 17 Juni 2026: RDP Komisi VII DPR RI dengan Kemenpar membahas anggaran dan program prioritas.
2. Chusnunia Chalim menyoroti komposisi anggaran yang timpang dan hilangnya DAK Pariwisata 2027.
3. Komisi VII mendorong Kemenpar untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu mengembalikan DAK Pariwisata.
4. Chusnunia menekankan perlunya indikator dampak ekonomi sebagai ukuran keberhasilan.

Implikasi bagi Industri dan Masyarakat

Jika Kemenpar tidak segera menindaklanjuti masukan ini, dikhawatirkan program-program pariwisata akan berjalan suboptimal. Daerah-daerah dengan potensi wisata besar namun infrastruktur terbatas akan terus tertinggal, sementara UMKM lokal kehilangan momentum pertumbuhan. Sebaliknya, jika Kemenpar berhasil merealokasi anggaran dan mengembalikan DAK Pariwisata, dampak positif dapat dirasakan secara luas: peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih masif.

Pusat oleh-oleh Banyuwangi – Panduan Lengkap Pilihan Souvenir Khas

P Pariwisata

79 hari

Desakan dari Komisi VII ini menjadi sinyal kuat bagi Kemenpar untuk segera berbenah. Publik menanti langkah konkret berupa perubahan komposisi anggaran yang lebih pro-rakyat dan upaya serius mengembalikan DAK Pariwisata. Keberhasilan sektor pariwisata Indonesia ke depan tidak hanya bergantung pada promosi atau event, melainkan pada kemampuan pemerintah untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Di tengah persaingan global destinasi wisata, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan alam dan budaya. Namun tanpa kebijakan anggaran yang tepat dan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi tersebut hanya akan menjadi angan. Kini, bola ada di tangan Kemenpar untuk membuktikan komitmennya terhadap pariwisata yang berkeadilan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.