Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan terkait Praktik Mafia Tanah, Diduga Libatkan Oknum Kepala Daerah

Suara Pecari | Presiden Prabowo diminta turun tangan terkait praktik mafia tanah, diduga libatkan oknum kepala daerah. Permintaan ini disampaikan oleh pengusaha asal Papua, John Gerki Morin, yang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli tanah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Kuasa hukum John, Sebastian Salang, mengungkapkan bahwa proses penanganan laporan yang telah diajukan ke Mabes Polri sejak November 2025 hingga kini tidak menunjukkan perkembangan berarti.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/6/2026), Sebastian menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri, namun hingga Juni 2026, tidak ada satu pun pihak yang diperiksa, termasuk Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi yang diduga terlibat. “Kita buat laporan di Mabes Polri sejak November 2025 dan sekarang sudah Juni 2026, kasus ini sama sekali tidak bergerak. Saleh Asnawi tidak dipanggil, notaris dan Paramount juga belum dipanggil, padahal ini pihak terkait yang sangat penting untuk membongkar atau menjernihkan duduk soal kasus ini,” ujar Sebastian.

Mandeknya proses hukum ini memunculkan dugaan adanya intervensi dari pihak tertentu untuk melindungi terlapor. Apalagi, anak Bupati Tanggamus saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI. “Kasus ini diduga kuat melibatkan pejabat publik, penyelenggara negara. Pak Saleh bupati aktif, Tanggamus. Kemudian putranya anggota DPR aktif. Karena Pak Presiden sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas mafia tanah, jadi menurut kita kasus-kasus seperti ini musti didorong penegak hukum untuk menindaklanjuti,” jelas Sebastian.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum John berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini. Selain itu, mereka juga akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan integritas penyelenggara negara. “Begitu juga kita dorong Kementerian Dalam Negeri supaya segera mengambil langkah karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan integritas penyelenggara negara. Ini penting supaya tidak ada kesan di publik bahwa pemerintah atau Kemendagri melindungi pejabat-pejabat bermasalah,” papar Sebastian.

John Gerki Morin sendiri berharap agar kasus ini segera terang benderang dan ia bisa mendapatkan haknya. “Presiden Prabowo diminta turun tangan terkait praktik mafia tanah, diduga libatkan oknum kepala daerah. Kami berharap Presiden dapat memberikan atensi agar kasus ini segera diselesaikan,” kata John.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat aktif dan anggota DPR. Banyak pihak menilai bahwa Presiden Prabowo diminta turun tangan terkait praktik mafia tanah, diduga libatkan oknum kepala daerah, karena penegakan hukum yang lamban. Masyarakat berharap agar Presiden Prabowo dapat menepati janjinya dalam memberantas mafia tanah dan memastikan tidak ada intervensi yang menghalangi proses hukum.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana kepada Pansus Hak Angket Haji DPR

P Politik

1 hari

Dengan adanya surat kepada Presiden dan Kemendagri, diharapkan kasus ini segera mendapatkan perhatian serius. Presiden Prabowo diminta turun tangan terkait praktik mafia tanah, diduga libatkan oknum kepala daerah, agar integritas penyelenggara negara tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak luntur.

DPR Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

P Politik

2 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.