Petani Banyuwangi Keluhkan Harga Pupuk Bersubsidi yang Melebihi HET, Minta Tindakan Tegas dari Pemerintah
Banyuwangi – Keluhan petani di Banyuwangi terkait harga pupuk bersubsidi yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) terus bergulir. Meskipun pasokan pupuk tercatat lancar, sejumlah kios resmi diduga memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Ironisnya, upaya petani untuk mencari solusi, termasuk melalui rapat bersama berbagai instansi terkait, hingga kini belum membuahkan hasil.
Dalam rapat yang digelar di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Banyuwangi beberapa waktu lalu, hadir perwakilan dari Dinas Pertanian, Kejaksaan, PT Pupuk Indonesia, Koramil, dan camat. Namun, menurut petani, tidak ada respons maupun solusi yang jelas dari pihak-pihak tersebut. Petani merasa kecewa karena masalah ini tidak kunjung teratasi.
“Saya memilih tidak mengambil pupuk karena harganya tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini sudah kami sampaikan dalam rapat, tapi semua pihak seolah diam saja, tanpa solusi yang jelas,” ujar salah satu petani asal Banyuwangi, Jumat (15/11/2024).
Petani juga menyoroti ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap persoalan ini, yang semakin menambah beban mereka. Biaya produksi yang terus meningkat, sementara harga jual hasil panen tidak sebanding, membuat petani merasa semakin tertekan.
“Pupuk adalah kebutuhan pokok bagi kami. Kalau harga pupuk dipermainkan seperti ini, bagaimana kami bisa bertahan? Pemerintah seharusnya tegas menindak kios-kios nakal,” tegasnya.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, harga pupuk bersubsidi seharusnya telah ditetapkan melalui HET yang harus dijalankan oleh kios-kios resmi. Namun kenyataannya, harga pupuk di pasar tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Petani mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan dan menindak tegas oknum-oknum yang mempermainkan harga pupuk. Mereka juga meminta perhatian dari Kementerian Pertanian dan Satgas Pupuk untuk memantau distribusi pupuk di Banyuwangi dan memastikan harga yang sesuai dengan HET.
Jika tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait, petani menyatakan akan mempertimbangkan untuk menggelar aksi damai untuk menyuarakan keadilan. Mereka berharap aksi tersebut dapat membuka mata para pemangku kepentingan terhadap penderitaan petani kecil.
“Kami sudah bicara baik-baik dalam forum resmi. Kalau tetap tidak didengar, mungkin kami harus bergerak bersama, agar suara kami tidak diabaikan lagi,” ujar petani lainnya.
Masalah distribusi pupuk di Banyuwangi ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan aturan yang ketat demi melindungi hak-hak petani, yang merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional.
