Bupati Banyuwangi Kembali Minta BBPJN Tidak Menutup Total Jalur Gumitir
BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali untuk meninjau ulang kebijakan penutupan total Jalur Gumitir. Jalur strategis yang menghubungkan Banyuwangi–Jember itu resmi ditutup mulai Kamis (24/7/2025) hingga 24 September 2025 untuk perbaikan besar.
Permintaan ini disampaikan Ipuk usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi. Menurutnya, penutupan total Jalur Gumitir berdampak signifikan, terutama karena saat ini jalur alternatif Situbondo–Banyuwangi juga mengalami kemacetan parah akibat pembatasan operasional kapal di Pelabuhan Ketapang.
“Kami kembali memohon agar Jalur Gumitir tidak ditutup total. Jalur ini menjadi alternatif penting ketika terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya sudah sangat terasa sekarang,” ujar Ipuk, Kamis (24/7/2025).
Kemacetan Jalur Utara Menuju Banyuwangi Memburuk
Kemacetan panjang dilaporkan terjadi di jalur Pantura Situbondo hingga kawasan Hutan Baluran. Kendaraan besar seperti truk-truk pengangkut barang terpaksa mengantre berjam-jam karena akses menuju Banyuwangi terbatas. Kondisi ini kian memburuk sejak pemeriksaan kelaikan kapal oleh Kementerian Perhubungan membatasi jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang.
“Perbaikan jalan kami dukung penuh. Namun mohon ada pola lain, misalnya sistem buka-tutup, jangan ditutup 100 persen. Dampaknya terlalu besar bagi masyarakat dan logistik,” tegas Ipuk.
Usulan Skema Buka-Tutup dan Penambahan Kapal
Sebagai solusi, Ipuk mengusulkan skema buka-tutup jalur untuk kendaraan kecil dan roda dua. Sedangkan kendaraan berat diarahkan melalui jalur alternatif Situbondo. Selain itu, ia meminta Kementerian Perhubungan menambah armada kapal di Pelabuhan Ketapang agar arus barang dan penumpang tetap lancar.
“Secara lisan kami sudah meminta tambahan armada ke Kemenhub. Surat resmi juga segera kami kirimkan,” ungkap Ipuk.
Hingga kini, BBPJN Jawa Timur–Bali belum memberikan keterangan resmi terkait usulan Pemkab Banyuwangi. Sementara masyarakat berharap solusi cepat agar distribusi logistik dan mobilitas warga tidak terganggu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.