Mahasiswa Unpad Desak Penyidikan Tuntas Kasus Guru Besar Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

Suara Pecari – 17 April 2026 | Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar demonstrasi di depan gedung Rektorat, menuntut penyelidikan menyeluruh atas tuduhan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru besar. Mereka menegaskan bahwa pemecatan saja tidak cukup untuk menegakkan keadilan.

Polisi telah membuka penyelidikan formal setelah menerima laporan pengaduan dari beberapa korban yang mengaku diperlakukan secara tidak senonoh oleh sang akademisi. Tim penyidik kini mengumpulkan bukti, termasuk saksi mata dan rekaman percakapan.

Pihak kampus menyatakan akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan memberikan akses penuh kepada penyidik. Namun, rektor Unpad menolak memberikan komentar lebih lanjut hingga proses hukum selesai.

Kelompok mahasiswa yang mengorganisir aksi menamakan diri mereka “Gerakan Mahasiswa Anti Kekerasan”. Mereka menuntut agar guru besar tersebut dijatuhi sanksi pidana dan administratif yang setimpal. “Pemecatan tidak menghapus trauma korban,” ujar salah satu juru bicara kelompok.

Para mahasiswa menambahkan bahwa mereka telah mengirim surat resmi kepada dewan dewan universitas, meminta pembentukan komisi independen. Komisi tersebut diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan perlindungan korban di lingkungan kampus.

Polisi mengonfirmasi bahwa mereka telah mengamankan barang bukti berupa rekaman video yang diduga menunjukkan perilaku tidak pantas. Penyidik juga sedang memeriksa riwayat keluhan serupa yang pernah dilaporkan sebelumnya.

Menurut sumber internal kepolisian, penyelidikan masih dalam tahap awal namun progresif. Penyelidikan diperkirakan memakan waktu beberapa minggu hingga bulan tergantung pada kompleksitas bukti.

Serangkaian aksi serupa telah terjadi di beberapa universitas lain di Indonesia, menandakan peningkatan kesadaran akan isu kekerasan seksual di dunia akademik. Kasus Unpad menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang guru besar yang memiliki reputasi akademik tinggi.

Organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang hak perempuan menyatakan dukungan penuh kepada korban. Mereka menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi mahasiswa.

Pihak universitas mengumumkan bahwa mereka akan meninjau kembali prosedur penanganan keluhan seksual di kampus. Kebijakan baru diharapkan mencakup pelatihan sensitif gender bagi dosen dan staf.

Mahasiswa menilai langkah tersebut belum memadai tanpa adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. “Kami menuntut keadilan yang nyata, bukan sekadar perubahan prosedur administratif,” tegas salah satu demonstran.

Kasus ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi tentang batasan wewenang dan etika profesor. Beberapa pakar hukum menilai bahwa pelanggaran etik akademik dapat berujung pada sanksi pidana jika terbukti.

Sejumlah alumni Unpad menyatakan keprihatinan mereka terhadap reputasi kampus. Mereka berjanji akan memberikan dukungan moral dan finansial untuk program perlindungan korban.

Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan rumor yang belum terverifikasi. Mereka menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa tekanan publik yang berlebihan.

Demonstrasi mahasiswa berlangsung damai, dengan kepolisian menjaga ketertiban tanpa intervensi keras. Polisi menegaskan bahwa mereka siap menindak setiap tindakan kekerasan atau ancaman terhadap peserta aksi.

Komisi independen yang diusulkan diharapkan akan melibatkan pakar hukum, psikolog, serta perwakilan mahasiswa. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme penanganan yang transparan dan akuntabel.

Para korban yang bersedia berbicara mengaku mengalami tekanan psikologis yang signifikan sejak kejadian. Mereka mengharapkan proses hukum dapat mengembalikan rasa aman di lingkungan kampus.

Kasus ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan kampus terkait kekerasan seksual secara menyeluruh. Pemerintah pusat juga diminta memperkuat regulasi pendidikan tinggi dalam menanggulangi masalah serupa.

Dengan sorotan media nasional, diharapkan tekanan publik dapat mempercepat proses hukum. Mahasiswa Unpad menutup aksi dengan harapan agar keadilan dapat terwujud secara tuntas.