China Jelaskan Veto Resolusi PBB untuk Membuka Selat Hormuz: Kepentingan Kedaulatan dan Stabilitas Regional

Suara Pecari – 18 April 2026 | China pada Rapat Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang mengusulkan pembukaan penuh Selat Hormuz, menyatakan bahwa langkah tersebut dapat menimbulkan risiko geopolitik dan melanggar prinsip kedaulatan negara terkait. Kebijakan veto tersebut dijelaskan sebagai upaya melindungi stabilitas kawasan Timur Tengah dari intervensi eksternal yang tidak diinginkan.

Menanggapi keputusan China, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Iran telah membuka Selat Hormuz sepenuhnya sejak gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai 17 April 2026. Ia menambahkan bahwa jalur pelayaran komersial kini diatur oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran untuk memastikan keamanan navigasi.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi pembukaan Selat Hormuz melalui akun media sosialnya, namun menegaskan bahwa blokade maritim AS terhadap pelabuhan Iran tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan damai. Trump menyebut blokade tersebut sebagai bagian dari “transaksi” yang sedang dinegosiasikan.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyambut positif keputusan Iran dengan menyatakan bahwa pembukaan Selat Hormuz adalah langkah ke arah yang benar. Ia menekankan pentingnya pemulihan hak navigasi internasional dan harapan agar tindakan ini memperkuat dialog yang difasilitasi oleh Pakistan.

China menyoroti bahwa resolusi yang diajukan tidak mempertimbangkan kepentingan semua pihak, khususnya hak Iran atas wilayah lautnya. Beijing menolak penggunaan forum PBB untuk mengatur isu yang dianggap bersifat bilateral dan mengancam keseimbangan kekuatan regional.

Iran menanggapi veto China dengan pernyataan bahwa pembukaan selat sudah dilakukan secara sukarela dan tidak memerlukan persetujuan internasional tambahan. Tehran menegaskan kesiapan untuk melanjutkan perdagangan melalui jalur laut asalkan blokade AS dicabut.

Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa keamanan maritim harus dijaga melalui dialog multilateral, bukan melalui resolusi yang dapat memicu eskalasi. Beijing menolak segala bentuk tekanan yang dapat mengganggu proses perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pengamat keamanan maritim menilai bahwa veto China mencerminkan kepentingan strategis Beijing untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan, termasuk Iran, serta menghindari penetapan preseden intervensi Barat di perairan penting.

Dalam konteks gencatan senjata Lebanon‑Israel, pembukaan Selat Hormuz dipandang sebagai sinyal positif bagi stabilitas jalur energi global. Namun, keberlanjutan arus perdagangan masih terhambat oleh kebijakan blokade AS yang menargetkan pelabuhan Iran.

Amerika Serikat berargumen bahwa blokade tersebut diperlukan untuk menekan program nuklir Iran hingga ada jaminan keamanan. Pemerintah AS menyatakan bahwa tindakan tersebut akan berakhir setelah Iran memenuhi semua tuntutan dalam perjanjian damai.

Para analis geopolitik memperingatkan bahwa perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran dapat memperpanjang ketegangan di Selat Hormuz, mengingat pentingnya selat tersebut bagi pengiriman minyak dunia. Mereka menekankan perlunya solusi diplomatik yang melibatkan semua pihak.

Dengan veto yang dijatuhkan China, proses resolusi PBB untuk membuka Selat Hormuz kini harus mencari jalur alternatif melalui diplomasi bilateral atau forum regional. Keputusan ini menambah kompleksitas dinamika keamanan laut di tengah ketegangan geopolitik yang terus berkembang.