Stok Plastik Aman, Namun Harga Meroket Akibat Konflik Iran

Suara Pecari – 18 April 2026 | Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa stok plastik di dalam negeri masih aman, namun konflik militer di Iran meningkatkan tekanan harga dan biaya produksi. Ia menekankan bahwa meskipun pasokan tidak terganggu, lonjakan biaya logistik dapat menurunkan daya saing produk.

Pada 16 April 2026, Kemenperin menggelar pertemuan di Jakarta yang melibatkan pelaku rantai nilai plastik dari hulu, menengah, hilir, hingga daur ulang. Forum tersebut bertujuan menilai stabilitas stok serta mengidentifikasi langkah mitigasi terhadap volatilitas pasar.

Representatif industri memberi jaminan bahwa tidak ada risiko kelangkaan bahan baku saat ini. Namun pemerintah tetap memantau situasi geopolitik secara ketat untuk mengantisipasi perubahan produksi.

Para produsen berkomitmen menjaga pasokan plastik khususnya bagi usaha kecil agar tetap kompetitif. Dukungan ini dianggap penting untuk menjaga kelangsungan rantai pasokan di sektor manufaktur.

Gejolak di Selat Hormuz memicu kenaikan biaya logistik dan tarif pengiriman laut. Akibatnya, biaya freight dan surcharge premium meningkat signifikan, menambah beban biaya produksi.

Waktu pengiriman bahan baku yang biasanya 15 hari kini dapat melambat hingga 50 hari. Penundaan ini secara langsung menambah biaya penyimpanan dan mempengaruhi jadwal produksi.

Distorsi harga di pasar domestik muncul akibat kombinasi kenaikan freight, surcharge, dan fluktuasi nilai tukar. Produsen mengindikasikan kemungkinan penyesuaian harga jual akhir untuk mengimbangi biaya tambahan.

Pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional. Strategi tersebut mencakup peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor.

Sebagai alternatif, Kemenperin mengevaluasi penggunaan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai substitusi Nafta. Meskipun harga CPO masih relatif tinggi, potensi ketersediaannya dianggap layak untuk diversifikasi bahan baku.

Investor mengharapkan kebijakan yang melindungi pasar domestik dari masuknya produk impor murah. Mereka juga menuntut insentif yang mendorong penanaman modal baru di subsektor petrokimia.

Kemenperin berupaya menyeimbangkan kebutuhan bahan baku petrokimia dengan kebutuhan energi, termasuk bahan bakar kendaraan. Kebijakan tersebut dirancang agar tidak mengganggu pasokan energi nasional sambil memastikan ketersediaan feedstock industri.

Forum tersebut dihadiri asosiasi seperti INAPLAS, ADUPI, serta perusahaan besar Chandra Asri, Lotte Chemical, dan Indorama Group. Kehadiran lintas sektor memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri dalam mengatasi tekanan eksternal.

Pihak industri memperkirakan persaingan global untuk memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin ketat. Mereka menuntut akses yang lebih baik ke bahan berkualitas untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Meskipun stok plastik masih terjaga, kenaikan biaya logistik dan ketidakpastian geopolitik tetap menjadi tantangan utama. Kemenperin berkomitmen terus memantau situasi dan mendukung upaya diversifikasi serta kemandirian produksi.