Kebijakan Baru Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Pertama Diterima Korlantas Polri

Suara Pecari – 18 April 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran pada 6 April 2026 yang memperbolehkan perpanjangan pajak kendaraan tahunan tanpa menyertakan KTP pemilik pertama.

Langkah itu dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban dokumentasi bagi pemilik kendaraan.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Komjen Wibowo, meninjau kebijakan tersebut dalam pertemuan dengan Gubernur di Lembur Pakuan, Subang, pada 13 April 2026.

Wibowo menyatakan dukungan penuh dan menegaskan kesiapan Korlantas untuk mengkaji kemungkinan penerapan skema serupa secara nasional.

Menurut pernyataan Wibowo, penyederhanaan prosedur pajak sejalan dengan upaya kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan dan keselamatan di jalan.

Gubernur menambahkan bahwa kebijakan ini awalnya bersifat eksperimental di Jawa Barat, namun respons positif dapat mendorong perluasan ke seluruh Indonesia.

Dia menegaskan bahwa warga tidak lagi harus mencari KTP pemilik lama yang kadang sulit ditemukan atau rusak.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat antrian di kantor Samsat serta mengurangi potensi penipuan dokumen.

Data sementara dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatat kenaikan sekitar dua belas persen dalam transaksi pajak kendaraan selama periode 6‑12 April 2026.

Peningkatan tersebut terlihat paling signifikan di kantor Samsat Bandung dan Bekasi, yang melaporkan lonjakan jumlah perpanjangan harian.

Pihak Bapenda menilai peningkatan itu merupakan indikasi bahwa kebijakan baru berhasil menurunkan hambatan administratif.

Masyarakat Jawa Barat diimbau memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal untuk mempercepat proses pembayaran pajak tahun 2026.

Beberapa warga yang diwawancarai mengaku merasa lega karena tidak perlu lagi mencari KTP lama yang kadang sudah tidak ada.

Salah satu pemilik mobil di Bandung menyatakan, “Saya hanya perlu membawa STNK, proses jadi lebih cepat dan tidak ribet.”

Pengamat transportasi dari Universitas Padjadjaran menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang memiliki masalah serupa.

Ia menambahkan, “Jika diimplementasikan secara nasional, langkah ini dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan.”

Di sisi lain, Korlantas menekankan bahwa meskipun KTP tidak diperlukan untuk pembayaran, data pemilik tetap harus tercatat secara akurat di sistem kepolisian.

Komjen Wibowo menegaskan pentingnya integrasi data antara Samsat, Bapenda, dan Korlantas untuk mencegah penyalahgunaan.

Pihak kepolisian juga berencana mengembangkan aplikasi digital yang menghubungkan data kendaraan secara real‑time.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan lalu lintas dan menurunkan tingkat pelanggaran.

Kebijakan ini mendapat sorotan media lokal, termasuk JPNN.com Jabar, yang menyoroti respons positif dari berbagai kalangan.

Beberapa komentar di media sosial menilai kebijakan tersebut sebagai langkah progresif yang menyesuaikan diri dengan era digital.

Namun, terdapat pula kekhawatiran tentang potensi kesulitan verifikasi identitas tanpa KTP lama.

Pihak kepolisian menanggapi dengan menegaskan bahwa verifikasi akan dilakukan melalui nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang terdaftar.

Selain itu, sistem e‑SIM (electronic System Identification) yang sedang diuji coba akan menjadi alat bantu utama.

Penerapan kebijakan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat tahun 2025.

Reformasi tersebut menargetkan penyederhanaan layanan publik melalui digitalisasi dan pengurangan dokumen fisik.

Korlantas berjanji akan menyampaikan hasil evaluasi kebijakan ini kepada Kementerian Perhubungan dalam rapat koordinasi bulan depan.

Jika mendapat persetujuan, regulasi serupa dapat diterapkan di semua provinsi pada akhir tahun 2026.

Gubernur Dedi Mulyadi menutup pertemuan dengan harapan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memperlancar arus lalu lintas.

Ia juga mengingatkan pengguna kendaraan untuk tetap menjaga keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas.

Secara keseluruhan, inisiatif tanpa KTP pemilik pertama mencerminkan upaya pemerintah daerah dan kepolisian untuk meningkatkan pelayanan publik.

Keberhasilan pilot ini dapat menjadi contoh bagi reformasi serupa di sektor transportasi lainnya.