Fiskal Jawa Timur Menguat, Pemerintah Provinsi Persiapkan Proyek Infrastruktur Besar Mulai 2027

Suara Pecari – 19 April 2026 | Proyeksi keuangan daerah Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan pendapatan fiskal pada tahun anggaran mendatang, membuka ruang bagi pemerintah provinsi untuk meluncurkan serangkaian proyek infrastruktur berskala besar yang dijadwalkan mulai 2027.

Menurut data perencanaan keuangan, pendapatan asli daerah diperkirakan naik sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara defisit anggaran dapat ditekan menjadi di bawah satu persen dari Produk Regional Bruto.

Anggaran yang tersedia akan dialokasikan secara signifikan ke sektor transportasi, energi, dan jaringan air, dengan total belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 45 triliun dalam lima tahun ke depan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa investasi ini bertujuan memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Rangkaian proyek meliputi pembangunan jalur tol lintas selatan provinsi, revitalisasi pelabuhan utama di Surabaya, perluasan bandara internasional, serta pembangunan jaringan kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota industri.

Semua proyek tersebut akan memasuki fase perencanaan akhir pada akhir 2026, dengan konstruksi dimulai pada kuartal pertama 2027 dan diperkirakan selesai secara bertahap antara 2030 hingga 2033.

Pemerintah memperkirakan bahwa investasi infrastruktur ini dapat menciptakan lebih dari 150.000 lapangan kerja langsung serta menstimulasi pertumbuhan produk domestik regional sebesar 1,8 poin persentase per tahun.

Pembiayaan akan bersumber dari kombinasi alokasi anggaran pendapatan dan belanja (APBN), dana desa, obligasi daerah, serta skema kemitraan publik-swasta yang melibatkan pelaku industri swasta nasional dan asing.

Regulator menyoroti tantangan utama berupa proses pengadaan lahan dan persetujuan lingkungan, yang akan ditangani melalui koordinasi lintas kementerian dan konsultasi publik intensif.

Peningkatan fiskal ini mencerminkan kebijakan fiskal nasional yang lebih ketat, yang mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pajak dan memperluas basis pajak properti serta industri.

Sebelumnya, proyek infrastruktur di Jawa Timur mengalami penundaan akibat keterbatasan dana dan birokrasi, namun kini pemerintah menargetkan percepatan implementasi dengan memperkuat manajemen proyek dan pengawasan keuangan.

Dengan landasan keuangan yang lebih kuat, Jawa Timur berharap dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan akses pasar, dan memperkuat posisi provinsi sebagai pusat industri dan perdagangan di kawasan Indonesia timur.

Secara keseluruhan, penguatan fiskal dan rencana proyek infrastruktur besar diharapkan membawa dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.