KAKI Mendesak Kejagung Selidiki Dugaan Kredit Macet Kalla Group dan Konsesi Tol CMNP

Suara Pecari – 20 April 2026 | KAKI menuntut Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan atas tuduhan skandal duo Jusuf yang melibatkan kredit macet Kalla Group serta konsesi jalan tol CMNP.

Menurut pernyataan resmi KAKI, indikasi penyalahgunaan dana dan pelanggaran regulasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan proyek infrastruktur strategis.

Duo yang dimaksud, yakni Jusuf Kalla dan rekan bisnisnya, diduga memperoleh fasilitas kredit yang tidak sesuai prosedur dari beberapa bank milik negara.

Kredit tersebut kemudian dilaporkan mengalami gagal bayar, menambah beban kerugian bagi lembaga keuangan serta menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penilaian kelayakan.

Selain masalah kredit, KAKI menyoroti proses pemberian konsesi tol CMNP yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan Kalla Group.

Konsesi tersebut, yang mencakup pembangunan dan pengelolaan jalan tol di wilayah Cirebon‑Malang‑Ngawi‑Purwakarta, dipertanyakan karena nilai kontrak yang dianggap tidak transparan.

KAKI menilai bahwa prosedur lelang dan evaluasi teknis tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga membuka peluang praktik korupsi.

Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai permintaan KAKI, namun sumber dalam kementerian menegaskan bahwa proses hukum akan dipertimbangkan sesuai bukti.

Sementara itu, perwakilan Kalla Group menolak semua tuduhan, menyatakan bahwa semua kredit telah diproses sesuai regulasi dan konsesi tol diberikan melalui mekanisme lelang yang sah.

Pihak Kalla Group menambahkan bahwa mereka siap memberikan dokumen lengkap untuk memperjelas situasi kepada otoritas terkait.

Analis ekonomi menilai bahwa skandal ini dapat mempengaruhi iklim investasi, terutama di sektor infrastruktur yang tengah menjadi prioritas pemerintah.

Menurut mereka, ketidakpastian hukum dapat menurunkan minat investor asing dan domestik, serta meningkatkan biaya pembiayaan proyek publik.

KAKI menutup seruan dengan menekankan pentingnya tindakan cepat dan transparan untuk menjaga integritas sistem keuangan dan keberlanjutan proyek infrastruktur nasional.