PDIP Tekankan Urgensi Pembahasan RUU Pemilu dan Dukungan Terhadap Usulan KPK tentang Transparansi Dana Pendidikan Politik

Suara Pecari – 19 April 2026 | PDIP mendesak DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu secara cepat, menekankan peran undang‑undang tersebut dalam melindungi demokrasi.

Seruan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada acara Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 18 April 2026.

Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan mekanisme utama mengekspresikan kehendak rakyat dan harus dipersiapkan dengan regulasi yang jelas.

Menurut Hasto, siklus pemilu lima tahun menuntut kerangka hukum yang kuat untuk menjamin pemungutan suara yang bebas, adil, dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas fraksi di DPR agar proses pembahasan RUU dapat dipercepat.

PDIP telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya untuk mengkaji isu strategis seperti ambang batas, independensi KPU, serta prinsip langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Hasto menegaskan bahwa RUU Pemilu yang komprehensif dapat menghasilkan sistem pemilihan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara bersamaan, KPK mengusulkan keharusan partai politik melaporkan penggunaan dana pendidikan politik yang bersumber dari negara.

Hasto menyambut baik rekomendasi KPK, menyatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan fungsi utama partai dalam pendidikan politik dan kaderisasi.

Ia menambahkan bahwa disertasinya menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai elemen strategis dalam pelembagaan partai.

Studi KPK menemukan empat kekurangan utama: belum ada peta jalan pendidikan politik, sistem kaderisasi belum terintegrasi, tidak ada mekanisme pelaporan keuangan, serta lembaga pengawasan dalam UU Partai Politik yang belum jelas.

KPK merumuskan 16 rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola partai dan mencegah korupsi di lingkungan partai politik.

PDIP berencana mengadopsi rekomendasi tersebut dengan memperkuat prosedur internal pelaporan serta menetapkan standar jelas bagi program pendidikan politik.

Hasto menekankan bahwa transparansi pengelolaan dana pendidikan politik meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung akuntabilitas demokratis.

Lokakarya internal partai juga telah membahas isu ambang batas minimum dan langkah‑langkah meningkatkan independensi KPU.

Dengan menyelaraskan diri pada usulan KPK, PDIP berharap menjadi contoh bagi partai lain dalam menerapkan praktik transparansi.

Pengamat mencatat bahwa percepatan RUU Pemilu serta mandat pelaporan KPK dapat memperkuat institusi demokrasi Indonesia menjelang pemilu mendatang.

PDIP tetap berkomitmen menggerakkan reformasi legislatif dan tata kelola partai guna memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.