Luhut Minta Pembenahan Total Tata Kelola Program MBG dengan Prioritas Wilayah 3T
Suara Pecari – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama pembenahan ini adalah memastikan distribusi MBG lebih tepat sasaran, khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tingkat stunting dan kerentanan pangan tinggi.
Luhut menegaskan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diprioritaskan di daerah-daerah dengan tantangan geografis berat dan data prevalensi stunting yang tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menolak pembangunan SPPG yang hanya berorientasi pada kemudahan akses bisnis atau lokasi strategis semata.
Pembenahan Tata Kelola MBG Berbasis Data Akurat
Menurut Luhut, setiap keputusan strategis dalam program MBG harus berdasarkan data yang valid dan akurat. Pengawasan ketat juga diperlukan untuk memastikan eksekusi program berjalan sesuai target dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama ibu hamil yang menjadi salah satu penerima manfaat utama dalam rangka menurunkan angka stunting.
Digitalisasi dan Pengawasan Kualitas
Dewan Ekonomi Nasional berkomitmen mendukung digitalisasi sistem BGN guna memperkuat pengawasan dan transparansi. Dengan teknologi digital, rantai pasok, kualitas makanan, dan kinerja tiap SPPG dapat dipantau secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan dan efektivitas program MBG.
Luhut juga mengapresiasi tindakan BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penutupan ini sebagai bentuk pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak tahap paling dasar.
Fokus pada Wilayah 3T dan Dampak Penanganan Stunting
Program MBG merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan mengalihkan fokus distribusi MBG ke wilayah 3T, diharapkan intervensi gizi dapat tepat sasaran dan berdampak signifikan.
Hingga kini, sekitar 1.700 SPPG telah disiapkan untuk beroperasi di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Penentuan lokasi SPPG dan distribusi MBG yang berlandaskan data prevalensi stunting, kerentanan pangan, dan kondisi geografis menjadi kunci keberhasilan program ini.
Luhut menegaskan bahwa kualitas gizi generasi penerus bangsa harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap dana yang digunakan untuk program MBG harus menghasilkan asupan bergizi dan sehat bagi masyarakat.
Dengan pembenahan menyeluruh yang melibatkan perbaikan distribusi, digitalisasi pengawasan, serta standar kualitas yang ketat, program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
