Blueray Dinilai Jadi Ujian Keseimbangan Antara Transparansi dan Proses Hukum

Suara Pecari | Penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berkaitan dengan PT Blueray Cargo dinilai menjadi ujian penting dalam menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan proses hukum yang berjalan. Spesialis Analisis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, mengingatkan agar komunikasi publik terkait perkara tersebut tetap berpijak pada fakta persidangan dan alat bukti yang telah diuji secara hukum.

Gautama menilai dalam perspektif kontra intelijen, situasi tersebut dapat memunculkan fenomena narrative orchestration. Yakni, kondisi ketika opini publik berkembang lebih cepat dibanding konstruksi pembuktian hukum. Hal ini berisiko menggeser fokus utama penanganan perkara dari pembuktian hukum menuju pembentukan persepsi publik yang prematur.

Ia juga mengingatkan bahwa perkara besar kerap memunculkan dinamika opini di ruang publik. Namun, dalam negara hukum, proses penegakan hukum harus tetap berjalan berdasarkan fakta, bukan persepsi yang berkembang lebih dahulu.

Mantan Kacab BTN BSD Dihukum 1 Tahun, Jaksa Tuntut 11 Tahun dalam Kasus KUR Fiktif Rp 13,9 Miliar

K kriminal

38 hari

Lebih lanjut, Gautama menekankan bahwa Ketua KPK idealnya harus menjaga disiplin pembuktian dan menjaga keseimbangan informasi. Kemudian, memastikan seluruh komunikasi publik tetap sesuai dengan fakta persidangan.

Supriadi, Narapidana Korupsi Rp 233 Miliar, Dikenai Sanksi Setelah Tertangkap Ngopi di Kendari

K kriminal

38 hari

Artinya, semua pihak harus tetap mengedepankan asas kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan demikian, penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan DJBC yang berkaitan dengan PT Blueray Cargo dapat berjalan lebih baik.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.