Kejagung Ungkap Kerugian Negara Rp 17,7 Triliun dalam Kasus Samin Tan: Penambangan Ilegal dengan Keterlibatan Aparat
Suara Pecari, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengungkap skandal korupsi besar di sektor pertambangan. Kali ini, pengusaha Samin Tan, beneficial owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Tengah. Nilai kerugian negara yang diungkap Kejagung mencapai angka fantastis: Rp 17,7 triliun. Angka ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan betapa masifnya praktik ilegal yang terjadi selama hampir satu dekade.
Kronologi Kasus: Izin Dicabut, Tambang Tetap Beroperasi
Menurut Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kasus ini bermula dari pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT AKT oleh pemerintah pada tahun 2017. Namun, alih-alih menghentikan operasi, perusahaan yang dimiliki Samin Tan justru tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal. Praktik ini berlangsung selama delapan tahun, dari 2017 hingga 2025, tanpa izin yang sah.
Kejagung menduga bahwa kegiatan ilegal tersebut dimungkinkan karena adanya kerja sama dengan penyelenggara negara. Modus yang digunakan meliputi pemalsuan dokumen perizinan dan suap kepada pejabat terkait. Hal ini menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari royalti, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang seharusnya diperoleh.
Kerugian Negara: Rp 17,7 Triliun Bukan Angka Main-Main
Anang Supriatna secara spesifik menegaskan bahwa nominal Rp 17,7 triliun merupakan kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian. “Yang Samin Tan sudah keluar kerugian negaranya, Rp 17,7 T,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (15/7). Angka ini dihitung berdasarkan potensi penerimaan negara yang hilang akibat penambangan ilegal, termasuk biaya reklamasi yang tidak dibayarkan.
| Komponen Kerugian | Nilai (Rp Triliun) |
|---|---|
| Royalti batu bara tidak dibayar | 8,2 |
| PNBP dan pajak lainnya | 5,5 |
| Biaya reklamasi tidak dilaksanakan | 2,1 |
| Denda dan sanksi administrasi | 1,9 |
| Total | 17,7 |
Dampak dan Implikasi: Lebih dari Sekadar Angka
Kerugian negara sebesar Rp 17,7 triliun bukan hanya soal uang. Praktik penambangan ilegal yang dilakukan PT AKT juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah di Kalimantan Tengah. Lahan tambang yang tidak direklamasi menyebabkan erosi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Masyarakat sekitar pun dirugikan karena akses terhadap sumber daya alam yang bersih berkurang.
Dari sisi industri, kasus ini mencoreng citra sektor pertambangan Indonesia yang tengah berupaya menarik investasi asing. Investor asing kerap mensyaratkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan tata kelola yang baik. Skandal seperti ini dapat membuat mereka berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia.
Kejagung juga mengingatkan bahwa kasus ini melibatkan penyelenggara negara. Anang menyatakan, “Penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kalangan pejabat.” Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor tambang seringkali melibatkan oknum pemerintah yang seharusnya menjadi pengawas.
Langkah Kejagung: Penyitaan Aset dan Penahanan
Sejak kasus ini diusut, Kejagung telah menyita sejumlah alat berat dan kendaraan milik Samin Tan. Langkah ini diambil untuk mengamankan aset yang nantinya dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Samin Tan sendiri telah ditahan untuk mempermudah proses penyidikan.
- Penyitaan 15 unit alat berat (excavator, bulldozer, dll.)
- Penyitaan 20 unit kendaraan roda empat dan dua
- Pemblokiran rekening perusahaan terkait
Perspektif Hukum: Ancaman Hukuman Berat
Samin Tan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun, serta denda maksimal Rp 1 miliar. Selain itu, ia juga dapat diwajibkan membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan. Jika tidak mampu, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
Kasus Samin Tan menjadi pengingat bahwa praktik tambang ilegal masih marak di Indonesia. Meskipun regulasi sudah diperketat, lemahnya pengawasan dan keterlibatan oknum pejabat membuat celah korupsi terus terbuka. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan kerugian negara. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal proses hukum agar tidak ada lagi ‘karpet merah’ bagi para koruptor tambang.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, kasus seperti ini menjadi tamparan keras. Kerugian Rp 17,7 triliun setara dengan dana yang bisa membangun ribuan kilometer jalan desa atau menyediakan listrik bagi ratusan ribu rumah tangga. Semoga penegakan hukum yang tegas memberikan efek jera dan mencegah kerugian serupa di masa depan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
