KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar Terkait Dugaan Pemerasan WNA

Penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar

Suara Pecari | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di sektor pelayanan publik. Pada Jumat, 19 Juni 2026, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar, Bali. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini dan hasilnya belum dapat diumumkan. “Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA. Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar,” kata Budi dalam keterangannya.

Kronologi Kasus Pemerasan WNA

Kasus ini bermula dari laporan adanya praktik pemerasan oleh oknum pegawai imigrasi terhadap WNA yang mengurus dokumen keimigrasian, seperti visa, izin tinggal, dan perpanjangan dokumen. KPK telah mengusut kasus ini sejak beberapa bulan sebelumnya dan terus mengumpulkan alat bukti. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang berasal dari berbagai tingkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Berikut adalah daftar tersangka:

Barang Bukti yang Disita

Dalam penggeledahan sebelumnya, KPK menyita berbagai aset senilai sekitar Rp17,5 miliar. Barang bukti yang diamankan antara lain:

Imigrasi Semarang Bongkar Jaringan Sindikat Love Scamming WNA, 4 Warga Tiongkok Diamankan

K kriminal

12 hari

• 7 mobil
• 15 sepeda motor
• 11 sepeda
• Saldo rekening bank
• Aset kripto
• Emas
• Mata uang asing

Aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil pemerasan terhadap WNA. KPK juga telah melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Juni 2026. “Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Juni 2026,” kata Setyo, salah satu penyidik KPK.

Tiga Oknum Imigrasi di Bali Ditangkap Terkait Kasus Jual Beli Ginjal

K kriminal

1056 hari

Dampak dan Implikasi Kasus

Kasus ini menimbulkan dampak signifikan, tidak hanya bagi institusi imigrasi, tetapi juga bagi citra Indonesia di mata internasional. Praktik pemerasan terhadap WNA dapat merusak kepercayaan asing terhadap sistem pelayanan publik Indonesia, khususnya di sektor keimigrasian yang merupakan pintu masuk utama wisatawan dan investor. Bali sebagai destinasi wisata utama sangat bergantung pada kenyamanan dan keamanan WNA. Jika praktik pemerasan terus terjadi, dikhawatirkan akan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi asing. Selain itu, kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di lingkungan Ditjen Imigrasi. KPK mendesak adanya reformasi sistem untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Paspor Dekat Perbatasan, Lintas Ilegal Kian Menurun

K kriminal

1 hari

Reaksi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyatakan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Menteri Imipas, dalam pernyataan resminya, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan keimigrasian. Sementara itu, masyarakat Bali menyambut baik penggeledahan ini sebagai langkah positif untuk membersihkan birokrasi dari oknum korup. Beberapa organisasi masyarakat sipil bahkan mendesak agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

Geledah Ruang Kerja Silmy Karim, Penyidik KPK Temukan Puluhan Juta Rupiah dan Aset Mewah

K kriminal

7 hari

Pasal yang Dikenakan

Kedelapan tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya cukup berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

KPK Geledah Ruang Wamen Imipas dan Kanim Jakbar, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

K kriminal

9 hari

Penutup Naratif

Penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar menjadi babak baru dalam upaya KPK membersihkan praktik korupsi di sektor keimigrasian. Dengan delapan tersangka yang telah ditetapkan dan aset miliaran rupiah yang disita, publik berharap kasus ini menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Kepercayaan WNA terhadap pelayanan imigrasi Indonesia harus dipulihkan, dan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia layak mendapatkan sistem yang bersih dari pemerasan. KPK terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini, dan masyarakat menanti hasil penggeledahan serta proses persidangan yang akan menentukan nasib para tersangka. Semoga keadilan ditegakkan, dan Indonesia semakin maju dalam memberantas korupsi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.