Legislator Soroti Penguatan SDM untuk Dukung Sektor Pariwisata Nasional

Suara Pecari | Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata nasional, yaitu kekayaan objek wisata yang beragam dan lengkap. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi faktor krusial yang harus diperkuat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Potensi Besar Pariwisata Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman objek wisata yang luar biasa, mulai dari pantai, gunung, hutan tropis, hingga warisan budaya. Menurut Samuel, hampir tidak ada negara lain yang memiliki kelengkapan objek pariwisata semaksimal Indonesia. “Praktis, negara yang memiliki segala objek pariwisata secara maksimal itu Indonesia. Persoalannya adalah pengelolaan,” ujarnya. Potensi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan perekonomian nasional.

Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya tergarap optimal. Banyak destinasi wisata yang masih kurang dikenal atau belum dikelola secara profesional. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan SDM yang kompeten menjadi kunci untuk mengubah potensi menjadi daya saing nyata.

Wamenpar: Keunggulan Alam dan Budaya Jadi Modal MICE Bali Mendunia

P Pariwisata

12 hari

Fokus pada Pengelolaan dan SDM

Samuel mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, pengelolaan sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, pemerintah dinilai perlu memperjelas fokus pengembangan destinasi yang akan diunggulkan. Ia menekankan bahwa penguatan SDM harus dilakukan secara terarah agar mampu mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan. “Peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing sektor pariwisata nasional,” tegasnya.

Ia menyoroti rencana pemerintah untuk menyediakan 1.500 tenaga pengembangan SDM pariwisata yang akan ditempatkan di berbagai daerah. Namun, ia meminta penjelasan lebih rinci mengenai bidang tugas dan pembagian tenaga tersebut. “Kita di legislatif sebagai pengawas perlu tahu persisnya apa, jadi 1.500 kalau toh dibilang cukup, bagaimana pembagiannya. Karena kita punya 38 provinsi, ada 25 provinsi tadi yang masuk di dalam rencana induk pengembangan sumber daya manusia,” ucap Samuel.

Desa Kemiren Banyuwangi Raih Juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024

B banyuwangi

576 hari

Kejelasan Target dan Anggaran

Menurut Samuel, kejelasan target pengembangan akan membantu daerah memahami capaian yang harus diraih. Dengan demikian, daerah yang belum menjadi prioritas tetap memiliki arah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pariwisatanya. Ia memastikan Komisi VII DPR RI mendukung upaya peningkatan anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata nasional. Namun, ia menekankan bahwa kebutuhan tambahan anggaran harus didukung data yang relevan agar penggunaannya dapat dipetakan secara tepat. “Kami akan mendukung hal ini. Tapi pada saat bersamaan kami perlu data-data yang lebih relevan terhadap peningkatan anggaran,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan pariwisata. Widiyanti mengatakan Kementerian Pariwisata memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun untuk tahun 2027, yang berada jauh di bawah kebutuhan ideal kementerian mencapai Rp3 triliun. “Kami menilai bahwa untuk dapat bekerja secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional, Kementerian Pariwisata memerlukan anggaran sebesar 3 triliun rupiah,” ujar Widiyanti.

Rencana Pengembangan SDM Pariwisata

Pemerintah telah menyusun rencana induk pengembangan SDM pariwisata yang mencakup 25 provinsi prioritas. Berikut adalah tabel yang merangkum rencana tersebut:

Data di atas hanyalah ilustrasi berdasarkan pernyataan Samuel. Pemerintah diharapkan segera merilis rincian yang lebih akurat agar program ini dapat berjalan efektif.

Dampak dan Implikasi

Penguatan SDM pariwisata diharapkan memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, peningkatan kualitas SDM akan membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan daerah. Bagi industri, SDM yang kompeten akan meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik destinasi, sehingga mampu bersaing di pasar global. Bagi pemerintah, investasi di bidang ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan devisa.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Selain masalah anggaran, koordinasi antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan agar program pengembangan SDM tepat sasaran. Daerah yang tidak masuk dalam prioritas juga harus tetap mendapatkan perhatian agar tidak tertinggal. Samuel menekankan pentingnya transparansi dan data yang akurat dalam setiap langkah kebijakan.

Kronologi Peristiwa

• 17 Juni 2026: Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata. Samuel menyampaikan sorotan tentang penguatan SDM.
• Sebelum rapat: Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran Rp1,99 triliun untuk 2027, dengan total kebutuhan ideal Rp3 triliun.
• Rencana ke depan: Pemerintah akan menyusun rincian pembagian 1.500 tenaga SDM pariwisata ke 25 provinsi prioritas.

Penutup

Di tengah gemerlapnya potensi pariwisata Indonesia, penguatan SDM menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, kekayaan alam dan budaya hanya akan menjadi cerita tanpa ujung. Dukungan legislatif, alokasi anggaran yang tepat, dan komitmen pemerintah daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing global. Masyarakat pun menanti langkah nyata agar keindahan Nusantara tidak hanya dinikmati, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.