Paripurna Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Jadi Usul DPR: Langkah Strategis Pemekaran Wilayah

Suara Pecari | Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (30/6/2026), menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Keputusan bersejarah ini diambil setelah delapan fraksi di Komisi II DPR menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mendapatkan persetujuan bulat dari peserta rapat.

Proses Persetujuan di Paripurna

Sebelum pengambilan keputusan, Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan agar pendapat fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. “Apakah dapat disetujui, dan apakah untuk bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis saja kepada pimpinan dewan, apakah dapat disetujui?” tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan. Peserta sidang pun menyetujuinya. Setelah seluruh perwakilan fraksi menyampaikan pandangan mereka secara tertulis, Puan melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan. “Dengan demikian delapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah 15 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awal rapat paripurna ini dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan. Serempak peserta rapat menjawab, “Setuju.”

Daftar 15 RUU Kabupaten/Kota

Berikut adalah daftar lengkap 15 RUU yang disetujui, yang mencakup berbagai daerah di tiga provinsi Kalimantan:

Ketua DPR Puan Maharani Minta Pelatihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihapus, Fokus pada Manajerial

P Politik

26 menit

Latar Belakang dan Urgensi Pemekaran

Pemekaran wilayah di Kalimantan telah lama menjadi wacana untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang signifikan. Dengan adanya RUU ini, diharapkan setiap daerah dapat memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Langkah ini juga sejalan dengan upaya desentralisasi dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Habiburokhman Puji Polri Bentuk Satgas Lundup: Komisi III DPR Terus Dukung Pemberantasan Penyelundupan

P Politik

1 jam

Dampak Positif bagi Masyarakat

• Peningkatan kualitas pelayanan publik karena jarak pemerintah daerah dengan masyarakat lebih dekat.
• Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
• Optimalisasi potensi ekonomi lokal, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.

Tantangan yang Perlu Diantisipasi

• Kesiapan sumber daya manusia dan anggaran daerah baru.
• Potensi konflik batas wilayah dan sengketa sumber daya alam.
• Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi induk, dan daerah otonom baru.
• Kebutuhan akan regulasi turunan yang jelas dan implementasi yang efektif.

Kronologi Perjalanan RUU

Proses pengajuan 15 RUU ini telah melalui beberapa tahapan penting:

Badan Aspirasi DPR Soroti Pentingnya Tata Kelola Berkelanjutan di Palembang

P Politik

11 hari

1. Usulan inisiatif dari Komisi II DPR RI setelah melalui kajian mendalam dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat.
2. Pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pemangku kepentingan.
3. Pengambilan keputusan di tingkat Komisi II yang kemudian dilanjutkan ke Rapat Paripurna.
4. Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2026.

Selanjutnya, RUU ini akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah untuk mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang.

Sepakat Akhiri Perang, DPR Ingatkan Israel Tidak Rusak Perjanjian Damai Iran-AS

P Politik

11 hari

Implikasi Politik dan Hukum

Persetujuan ini menandai komitmen DPR untuk memperkuat otonomi daerah. Dari sisi politik, langkah ini dapat meningkatkan popularitas partai-partai di daerah pemilihan Kalimantan. Sementara dari sisi hukum, RUU ini akan menjadi landasan bagi pembentukan daerah otonom baru yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses legislasi selanjutnya akan melibatkan pembahasan dengan pemerintah dan DPD RI sebelum akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang.

DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub 2027 Rp28,34 Triliun, Masih Ada Kekurangan Rp17,87 Triliun

P Politik

11 hari

Penutup

Keputusan paripurna ini menjadi tonggak penting bagi pembangunan di Kalimantan. Dengan disetujuinya 15 RUU kabupaten/kota, harapan akan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin nyata. Namun, keberhasilan pemekaran tidak hanya bergantung pada payung hukum, melainkan juga pada kesiapan sumber daya dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Masyarakat Kalimantan kini menanti langkah selanjutnya: pengesahan undang-undang yang akan membawa perubahan bagi daerah mereka.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.