Menteri PU Dody Hanggodo Diguncang Polemik: 6.000 Pegawai Terindikasi Judi Online hingga Desakan DPR untuk Fokus Kerja
Suara Pecari, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan bahwa sekitar 6.000 pegawai di kementeriannya terindikasi melakukan transaksi judi online. Pengakuan ini disampaikan Dody dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 16 Juli 2026, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody. Dengan total ASN Kementerian PU sebanyak 38.600 orang, angka tersebut berarti sekitar 15 persen pegawai terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Menanggapi temuan ini, Menteri PU memperketat pengawasan dan melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan kementerian. Dody menilai bahwa pelanggaran disiplin telah berlangsung lama akibat lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
Namun, langkah tegas Menteri PU ini justru menuai kritik dari sejumlah anggota DPR. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro, meminta Menteri PU untuk berhenti membuat kegaduhan dan lebih fokus mengejar target capaian kementerian. Menurut Syafiuddin, dalam beberapa waktu terakhir Kementerian PU lebih sering menjadi perhatian karena kontroversi dibandingkan prestasi kerja. Polemik yang dimaksud antara lain pencopotan dua Direktur Jenderal terkait temuan BPK, isu perjalanan dinas ke AS yang melibatkan keluarga menteri, serta mutasi besar-besaran yang memicu spekulasi.
“Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam pembinaan organisasi. Namun ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian,” ujar Syafiuddin. Ia menekankan bahwa Kementerian PU memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional, sehingga seluruh energi pimpinan harus diarahkan untuk mempercepat program pembangunan.
Senada dengan itu, anggota DPR lainnya, Deddy Sitorus, juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kalimantan Utara yang memprihatinkan. Dalam rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deddy mengeluhkan akses jalan rusak di kawasan perbatasan yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan sembako, BBM, dan layanan kesehatan. Menanggapi hal ini, Mendagri berjanji akan meneruskan keluhan tersebut kepada Menteri PU dalam rapat pekan depan.
Di sisi lain, Menteri PU juga tengah menjadi sorotan terkait laporan harta kekayaannya yang mencapai Rp73,65 miliar berdasarkan LHKPN tahun 2025. Kekayaan tersebut mencakup koleksi mobil mewah yang menjadi perbincangan publik. Namun, Dody membantah bahwa mutasi ASN yang dilakukannya terkait dengan kebocoran dokumen perjalanan dinas ke luar negeri. “Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi?” tegasnya.
Polemik yang melanda Kementerian PU ini menunjukkan tantangan besar dalam menjaga integritas dan fokus kerja di tengah berbagai isu internal. Menteri PU dituntut untuk mampu membersihkan institusinya dari praktik ilegal seperti judi online, namun di saat yang sama harus tetap menjaga soliditas organisasi agar program pembangunan infrastruktur tidak terganggu.
Kesimpulannya, Menteri PU Dody Hanggodo menghadapi ujian berat: harus menindak tegas pelanggaran di internal kementerian tanpa menimbulkan kegaduhan yang menghambat kinerja. Dukungan DPR dan masyarakat sangat dibutuhkan agar Kementerian PU dapat menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan nasional secara efektif dan transparan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
