Kementerian Investasi dan Hilirisasi Ajukan Tambahan Anggaran Rp578,93 Miliar untuk Capai Target Investasi Rp2.322 Triliun pada 2027

Latar Belakang Pengajuan Tambahan Anggaran

Suara Pecari | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk menutup kesenjangan antara pagu indikatif yang diterima dan kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun. Tanpa tambahan tersebut, dikhawatirkan target ambisius realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027 tidak akan tercapai.

Target Investasi 2027: Lebih Tinggi 13,8% dari 2026

Dalam paparannya, Rosan menjelaskan bahwa sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun. Angka ini 13,8 persen lebih tinggi dibandingkan target investasi tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian tersebut, kementerian mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun, pagu indikatif yang diterima saat ini hanya Rp625,14 miliar, turun 37,6 persen dari alokasi tahun 2026. Artinya, pagu tersebut baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian.

Rincian Pagu Indikatif dan Kebutuhan Minimal

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, merinci pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun anggaran 2027 sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program utama:

Kementerian ATRBPN Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun untuk 2027: Fokus pada RDTR, Rekonstruksi Bencana, dan Program Tiga Juta Rumah

B Berita

1 hari

Sementara itu, kebutuhan minimal kementerian yang dihitung berdasarkan beban kerja dan target investasi mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp574,86 miliar. Tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp578,93 miliar diharapkan dapat menutupi defisit tersebut dan memastikan operasional kementerian berjalan optimal.

Kronologi dan Proses Pengajuan

Berikut kronologi peristiwa terkait pengajuan tambahan anggaran ini:

Bupati Banyuwangi Cek Stok LPG 3 Kg di Pangkalan, Usulkan Tambahan Kuota

B banyuwangi

708 hari

• Sebelum Rapat Kerja: Kementerian Investasi telah menyusun usulan anggaran berdasarkan target RKP 2027. Pagu indikatif awal sebesar Rp625,14 miliar dinilai tidak mencukupi.
• 15 Juni 2026: Rosan menyampaikan usulan tambahan anggaran dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR. Ia memaparkan target investasi dan kebutuhan minimal kementerian.
• Pasca Rapat: DPR akan membahas usulan tersebut dalam pembahasan anggaran selanjutnya. Keputusan akhir akan ditentukan dalam APBN 2027.

Dampak dan Implikasi

Keputusan DPR terkait tambahan anggaran ini akan berdampak luas, tidak hanya bagi kementerian tetapi juga bagi perekonomian nasional. Berikut beberapa implikasi penting:

Bagi Pencapaian Target Investasi

Jika tambahan anggaran disetujui, kementerian dapat mengoptimalkan program promosi investasi, penyederhanaan perizinan, dan pengawasan hilirisasi. Target Rp2.322 triliun menjadi lebih realistis. Sebaliknya, jika tidak disetujui, realisasi investasi berpotensi meleset, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPC Banyuwangi Ajukan Hearing di DPRD terkait Dugaan Manipulasi dalam Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan

B Berita

964 hari

Bagi Sektor Hilirisasi

Hilirisasi merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan anggaran yang cukup, kementerian dapat mempercepat pembangunan smelter, industri pengolahan, dan infrastruktur pendukung. Kekurangan anggaran justru dapat memperlambat proyek-proyek strategis nasional.

Bagi Iklim Investasi

Kepastian anggaran juga mempengaruhi kepercayaan investor. Anggaran yang memadai memungkinkan BKPM memberikan layanan prima, seperti percepatan perizinan melalui OSS-RBA, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global.

BGN Bekukan 41 Dapur MBG di Tangsel: Instalasi Limbah dan Infrastruktur Jadi Sorotan

B Berita

3 hari

Bagi APBN

Tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar harus diimbangi dengan pengalokasian ulang atau peningkatan penerimaan negara. DPR perlu mempertimbangkan prioritas belanja negara secara keseluruhan. Namun, investasi yang tinggi diharapkan memberikan return berupa pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di masa depan.

Penutup Naratif

Di tengah optimisme target investasi 2027, tantangan anggaran menjadi ujian serius bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Keputusan DPR dalam waktu dekat akan menentukan arah kebijakan investasi nasional. Rosan dan jajarannya berharap agar urgensi ini dipahami, sehingga tambahan anggaran yang diajukan dapat direalisasikan. Sebab, di balik angka-angka tersebut, tersimpan harapan akan lapangan kerja baru, pertumbuhan industri, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Bulog Usul Program Beras Kita Premium Harga Ditargetkan Rp14.900 per Kg, Ini Tujuannya

B Berita

6 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.