DPR Serap Aspirasi Pemangku Kepentingan untuk Revisi UU Kehutanan: Menyeimbangkan Ekologi, Sosial, dan Investasi

Latar Belakang: Mengapa Revisi UU Kehutanan Mendesak?

Suara Pecari | Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI menggelar forum jaring pendapat di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu, 13 Juni 2026. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi ini tidak hanya sekadar pembaruan regulasi, tetapi merupakan respons terhadap dinamika hukum, sosial, dan lingkungan yang terus berkembang. Salah satu pendorong utama revisi adalah sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah lanskap kebijakan kehutanan, khususnya terkait pengakuan tanah adat dan hak masyarakat hukum adat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa regulasi baru harus mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. “Revisi ini harus komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga fungsi ekologis, sosial, dan budaya hutan,” ujarnya. Hutan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Jaring Pendapat di Jawa Timur: Menyerap Aspirasi dari Bawah

Forum jaring pendapat yang digelar di Sidoarjo dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, hingga organisasi lingkungan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menyambut baik inisiatif DPR. Menurutnya, forum seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. “Kami berharap regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekaligus mendukung iklim investasi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan,” kata Jumadi.

Isu Tanah Adat: Antara Pengakuan dan Implementasi

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah pengaturan tanah adat. Putusan MK telah mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Namun, implementasi di lapangan seringkali menemui kendala birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Ahmad Yohan menekankan bahwa revisi UU Kehutanan harus memperjelas status tanah adat, termasuk mekanisme pengakuan dan perlindungannya. “Hutan adat bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga identitas budaya dan ruang hidup masyarakat. Regulasi baru harus menjamin hak mereka tanpa mengabaikan fungsi konservasi,” tegasnya.

Peran Dunia Usaha: Investasi Bertanggung Jawab

Di sisi lain, dunia usaha juga menjadi perhatian dalam revisi ini. Ahmad Yohan menyoroti pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitas usaha di kawasan hutan. “Setiap kegiatan usaha perlu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan, termasuk perlindungan lingkungan, rehabilitasi, serta pemulihan fungsi kawasan hutan,” ujarnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa DPR tidak ingin revisi UU Kehutanan justru membuka celah bagi eksploitasi berlebihan. Sebaliknya, regulasi baru diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, di mana kepatuhan terhadap lingkungan menjadi syarat mutlak.

Menteri Pigai Luruskan Isu Anggaran Kantor Baru: Fokus pada Penguatan Kelembagaan HAM

P Politik

1 hari

Kronologi Perjalanan Revisi UU Kehutanan

Proses revisi UU Kehutanan telah melalui beberapa tahapan penting. Berikut kronologi singkatnya:

Dampak dan Implikasi Revisi UU Kehutanan

Revisi UU Kehutanan akan membawa dampak luas bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat adat, pengakuan yang lebih jelas atas tanah adat dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik lahan. Namun, di sisi lain, pengelolaan hutan yang lebih ketat juga berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Bagi dunia usaha, regulasi baru menuntut investasi pada teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan, yang mungkin meningkatkan biaya operasional dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat jangka panjang berupa keberlanjutan bisnis dan reputasi. Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus menyiapkan infrastruktur pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen tanpa implementasi.

Selain itu, revisi ini juga berimplikasi pada target Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga deforestasi. Hutan Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia, sehingga kebijakan yang diambil akan diawasi oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi menjadi kunci.

Penutup: Menuju Regulasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Forum jaring pendapat di Sidoarjo hanyalah awal dari rangkaian panjang proses legislasi. DPR berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi dari seluruh pelosok negeri, memastikan bahwa revisi UU Kehutanan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi, diharapkan lahir sebuah regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjaga hutan Indonesia sebagai warisan bagi generasi mendatang. Seperti yang disampaikan Ahmad Yohan, “Hutan adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dengan aturan yang tepat.”

Puluhan Ribu Masyarakat Kabupaten Jember Membanjiri Stadion JSG pada Acara LSN

B Berita

882 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.