Putra Kritisi Anggaran Kinerja Dirut RRI Optimalkan Tingkatkan Pelayanan LPP RRI: Ironi Rp931 Miliar untuk Manajemen vs Rp15 Miliar untuk Program
Suara Pecari | Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik tajam terhadap postur anggaran LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama RRI, TVRI, dan ANTARA di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kritik tersebut menyoroti ketimpangan ekstrem antara anggaran manajemen dan program penyiaran publik. Dalam forum tersebut, Putra Kritisi Anggaran Kinerja Dirut RRI Optimalkan Tingkatkan Pelayanan LPP RRI sebagai upaya mendorong lembaga penyiaran publik lebih fokus pada pelayanan masyarakat.
Putra menyoroti anggaran RRI yang mendekati Rp1 triliun, dengan alokasi Rp931 miliar untuk manajemen dan pegawai, sementara program penyiaran hanya Rp15 miliar. “Yang ingin saya stressing adalah, kalau kita melihat dari anggaran yang dipaparkan oleh RRI, ini kita lihat tanggungan dari belanja pegawainya itu luar biasa besar. Rp931 miliar untuk manajemen, sementara untuk programnya Rp15 miliar,” ujarnya. Menurut Putra, ketimpangan ini mencerminkan masalah mendasar dalam orientasi pengelolaan anggaran lembaga penyiaran publik. Ia mempertanyakan fungsi RRI jika sebagian besar anggaran terserap untuk beban pegawai. “Ini apa kerjaan RRI kita ini. Dan apa yang diharapkan, apakah memang kita menampung begitu banyak karyawan dan begitu banyak beban,” tegasnya.
Putra menilai pelayanan kepada masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama lembaga penyiaran publik. Ia meminta jajaran pimpinan RRI merenungkan kondisi tersebut secara serius. “Kalau lihat dari postur anggarannya. Ini kita bayarin karyawan, bukan melayani publik,” ujarnya. Kritik ini menjadi sorotan penting dalam upaya Putra Kritisi Anggaran Kinerja Dirut RRI Optimalkan Tingkatkan Pelayanan LPP RRI.
Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan postur anggaran tersebut merupakan alokasi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Namun, kondisi itu tidak mengurangi komitmen RRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hendrasmo menegaskan bahwa kritik DPR menjadi masukan penting bagi RRI untuk terus berinovasi. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai pengembangan layanan.
“Ini sebenarnya adalah feedback bagi kami untuk terus melakukan inovasi guna mendongkrak PNBP. Namun kami juga berterima kasih atas apresiasi DPR terhadap transformasi digital RRI,” ujar Hendrasmo. Transformasi digital yang dilakukan RRI terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini sebanyak 46 persen pendengar radio di Indonesia merupakan pendengar RRI. Jumlah pengunjung layanan streaming RRI telah mencapai lebih dari 55 juta, sementara pengguna aktif layanan streaming melampaui 20 juta. Portal rri.co.id juga terus mengalami peningkatan pengunjung. “Komunitas digital yang dikelola RRI terus bertumbuh setiap tahun. Program pengembangan kompetensi pegawai juga dinilai berjalan cukup efektif,” katanya.
Hendrasmo juga mengungkapkan bahwa lebih dari 45 persen pegawai core business RRI telah mengikuti uji kompetensi. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan RRI meningkatkan kualitas pelayanan. “Pelayanan kami tetap optimal walaupun dalam keadaan anggaran terbatas. Indikator kinerja tata kelola RRI juga terus meningkat,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab Putra Kritisi Anggaran Kinerja Dirut RRI Optimalkan Tingkatkan Pelayanan LPP RRI yang menuntut perbaikan alokasi anggaran.
Di akhir rapat, Putra menegaskan bahwa RRI, TVRI, dan ANTARA memikul harapan besar untuk berdiri di posisi negara, melampaui kepentingan cabang eksekutif, legislatif, maupun partai politik. Posisi negara harus dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan maksimal kepada rakyat, bukan terjebak dalam pemborosan birokrasi. Kritik ini diharapkan mendorong RRI untuk mereformasi tata kelola anggaran dan lebih mengutamakan program yang langsung dirasakan masyarakat. Dengan demikian, Putra Kritisi Anggaran Kinerja Dirut RRI Optimalkan Tingkatkan Pelayanan LPP RRI menjadi momentum evaluasi bagi lembaga penyiaran publik untuk berbenah.
Kesimpulannya, ketimpangan anggaran antara manajemen dan program penyiaran di RRI menjadi sorotan serius DPR. Meskipun Dirut RRI optimistis dengan inovasi dan transformasi digital, kritik ini diharapkan dapat mendorong alokasi anggaran yang lebih proporsional, sehingga pelayanan publik menjadi prioritas utama.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.