Kemendikdasmen Dorong Daerah Perkuat Tata Kelola demi Wujudkan SPMB Ramah 2026
Suara Pecari | Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya mewujudkan SPMB Ramah 2026 Kemendikdasmen Dorong Daerah Perkuat Tata Kelola LPP RRI sebagai langkah strategis menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa SPMB merupakan pintu awal bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Gogot menyampaikan bahwa untuk mewujudkan SPMB Ramah 2026 Kemendikdasmen Dorong Daerah Perkuat Tata Kelola LPP RRI, dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan panitia SPMB di daerah harus memperkuat tata kelola. Daerah diminta memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka, prosedur mudah dipahami, serta kanal pengaduan tersedia dan responsif. “Setiap laporan kecurangan harus ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel. Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat proses yang jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” ujar Gogot.
Kemendikdasmen mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan SPMB 2026. Orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa diharapkan menjadi bagian dalam menjaga SPMB berlangsung bersih. Gogot mendorong masyarakat tidak segan melapor jika menemukan indikasi pungli dan gratifikasi selama proses SPMB 2026. Pelaporan bisa dilakukan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah, Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen, Inspektorat, maupun kanal pelaporan KPK.
“Kami mengajak seluruh pihak menjaga SPMB sebagai ruang pelayanan publik yang dijanjikan. SPMB harus menjadi wajah negara yang hadir melindungi hak anak, mendukung orang tua, dan menjaga marwah satuan pendidikan,” tegas Gogot.
Untuk meredam pungli dan gratifikasi pada SPMB 2026, Kemendikdasmen menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam SPMB. Edaran ini menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif.
“Tanpa diskriminasi, serta bebas dari pungutan pembohong, suap, gratifikasi, titipan, dan kepentingan. Melalui Surat Edaran KPK, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB diingatkan untuk tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi,” ucap Gogot.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan SPMB 2026 dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola pendidikan nasional. Wujudkan SPMB Ramah 2026 Kemendikdasmen Dorong Daerah Perkuat Tata Kelola LPP RRI bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kepercayaan publik akan terjaga jika semua pihak berperan aktif mengawasi dan melaporkan setiap penyimpangan. Semoga SPMB 2026 menjadi contoh pelayanan publik yang prima dan menjadi pintu gerbang masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.