Satgas PRR Kawal Realisasi Tambahan TKD Rp 144,67 Miliar di Kabupaten Solok untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana
Suara Pecari, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan dana sebesar Rp 144,67 miliar yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh, mulai dari pembangunan infrastruktur, hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar.
Latar Belakang dan Tujuan Pengawalan Satgas PRR
Bencana alam yang melanda Kabupaten Solok beberapa waktu lalu telah menyebabkan kerusakan parah di berbagai sektor. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kemudian mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp 144,67 miliar untuk mempercepat pemulihan. Namun, agar dana tersebut tepat sasaran dan efektif, Satgas PRR dibentuk untuk mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring. Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melakukan rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Langkah ini memastikan setiap program rehabilitasi berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Realisasi Anggaran dan Alokasi per Sektor
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran tambahan TKD telah mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp 25,09 miliar. Penyerapan terbesar saat ini berada pada sektor ekonomi, sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses menyusul selesainya penyesuaian anggaran dan DPA Perubahan pada akhir Juni. Berikut rincian alokasi dan realisasi per sektor:
| Sektor | Alokasi (Rp Miliar) | Realisasi (Rp Miliar) | Persentase |
|---|---|---|---|
| Ekonomi | – | – | Tertinggi |
| Infrastruktur | – | – | Dalam proses |
| Pendidikan | – | – | Dalam proses |
| Kesehatan | – | – | Dalam proses |
Dari total tambahan TKD, Rp 2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi meningkat signifikan pada triwulan berjalan.
Sektor Perumahan: Pembangunan 180 Unit Huntap
Salah satu fokus utama adalah pembangunan 180 unit hunian tetap (Huntap). Lokasi pembangunan telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan diharapkan segera dimulai. Satgas PRR mencermati bahwa proses ini membutuhkan percepatan agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera menempati rumah baru yang layak.
Rehabilitasi Lahan Pertanian: 80 Hektare Sawah Rusak Berat
Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan produksi pertanian sekaligus mengembalikan mata pencaharian masyarakat. Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak.
Normalisasi Sungai dan Mitigasi Banjir
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Langkah ini krusial untuk mencegah bencana susulan dan melindungi infrastruktur serta lahan pertanian di sekitarnya.
Pemulihan Layanan Dasar: SPAM, Sekolah, dan Infrastruktur Publik
Rehabilitasi pelayanan dasar terus berjalan, antara lain penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan. Berikut daftar prioritas pemulihan layanan dasar:
- Penanganan 7 SPAM untuk memulihkan akses air bersih bagi masyarakat terdampak.
- Rehabilitasi 8 sekolah yang rusak agar proses belajar mengajar dapat kembali normal.
- Perbaikan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak akibat bencana.
Satgas PRR memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif agar setiap proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat
Pengawalan ketat oleh Satgas PRR diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Solok. Dengan realisasi anggaran yang optimal, pembangunan infrastruktur dan hunian tetap dapat segera dirasakan. Pemulihan sektor pertanian akan mengembalikan sumber penghasilan utama warga, sementara normalisasi sungai mengurangi risiko bencana di masa depan. Keberhasilan program ini juga menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan dana rehabilitasi pascabencana.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas. Dengan dukungan penuh dari Satgas PRR, diharapkan realisasi TKD meningkat signifikan pada triwulan berjalan. Sasaran utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Melalui pengawalan yang ketat dan koordinasi yang intensif, Satgas PRR memastikan setiap rupiah dari tambahan TKD Rp 144,67 miliar benar-benar dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pemulihan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mengembalikan kehidupan normal warga Solok yang sempat terguncang oleh bencana. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam setiap fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dari perencanaan hingga evaluasi, demi masa depan yang lebih baik.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
