Polarisasi Membayangi Stabilitas Nasional, Boni Hargens Soroti Krisis Komunikasi Pemerintahan Prabowo
Suara Pecari | Sebut polarisasi kian vulgar, Boni Hargens ungkap pemicu gaduh pada era pemerintahan Prabowo menjadi sorotan publik dalam diskusi publik bertajuk ‘Persatuan Nasional Sebagai Agenda Perbaikan Tata Kelola Bangsa’ di Jakarta, Senin (22/6). Pengamat politik Boni Hargens menilai kondisi sosial-politik saat ini diwarnai faksionalisasi yang mengancam tata kelola pemerintahan. Ia menekankan perlunya konsolidasi nasional untuk meredam ketegangan yang semakin memuncak.
Fenomena polarisasi, menurut Boni, tidak hanya terjadi di ruang digital tetapi juga merasuk ke masyarakat sipil. “Persatuan nasional menjadi isu terbesar hari ini. Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan membuat situasi ini tidak menentu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa munculnya keragaman kelompok dengan kepentingan berbeda memperburuk stabilitas.
Sebut polarisasi kian vulgar, Boni Hargens ungkap pemicu gaduh pada era pemerintahan Prabowo terkait miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kegaduhan sering kali muncul bukan karena program pemerintah buruk, melainkan akibat saluran informasi yang tersumbat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, awalnya disambut positif tetapi sempat dikritik karena korupsi. “Komunikasi dari kelompok PR pemerintah harus diperbaiki supaya ada keselarasan antara kehendak rakyat dan niat baik pemerintah,” tegas Boni.
Program MBG, yang diharapkan menjadi fondasi kuat untuk generasi Indonesia, diakui Boni memiliki visi jangka panjang. Namun, implementasi di lapangan sempat menimbulkan kontroversi. “Presiden Prabowo punya mimpi besar yaitu membuat masyarakat Indonesia kuat dan mandiri,” jelasnya. Meski ada kesalahan penyalahgunaan anggaran, Boni memuji respons cepat aparat penegak hukum yang menangkap oknum nakal.
Sebut polarisasi kian vulgar, Boni Hargens ungkap pemicu gaduh pada era pemerintahan Prabowo juga disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyarankan strategi komunikasi yang lebih transparan dan inklusif untuk membangun kepercayaan publik. “Langkah pemerintah sudah luar biasa melakukan penegakan hukum, tetapi harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi kesenjangan antara harapan rakyat dan tindakan pemerintah,” pungkasnya.
Kesimpulan, Boni menekankan bahwa persatuan nasional tidak bisa diabaikan. Dengan evaluasi komunikasi dan penegakan hukum yang tegas, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu mengatasi krisis polarisasi yang terus meluas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.