1.407 Lulusan SMP di Pandeglang Tak Lanjut SMA/SMK, Adde Rosi Desak PIP Tepat Sasaran
PANDEGLANG – Sebanyak 1.407 lulusan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) pada 2026. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, yang meminta pemerintah memastikan bantuan pendidikan menjangkau anak-anak yang berisiko putus sekolah.
Perempuan yang akrab disapa Aci tersebut menilai, data ribuan lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan harus menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan, terutama dalam penyaluran bantuan bagi keluarga yang membutuhkan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD serta menjalankan berbagai program bantuan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
“Ini mengkhawatirkan. Di satu sisi, pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan anggaran pendidikan melalui mandat 20 persen di APBN dan APBD. Berbagai program juga sudah diluncurkan, tetapi ternyata masih ada anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan,” kata Aci.
Data 1.407 Lulusan SMP Perlu Ditelusuri
Adde Rosi meminta pemerintah daerah menelusuri penyebab 1.407 lulusan SMP tersebut tidak melanjutkan pendidikan. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi setiap anak, mulai dari keterbatasan ekonomi, akses ke sekolah lanjutan, hingga faktor sosial dan keluarga.
Menurutnya, data tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah perlu menjadikannya dasar untuk menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
Ia juga menilai kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan program wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan prasekolah hingga pendidikan menengah atas atau sederajat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan instansi terkait dinilai penting agar anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan dapat segera diidentifikasi dan memperoleh pendampingan.
Adde Rosi Minta Penyaluran PIP Dievaluasi
Salah satu langkah yang didorong Adde Rosi adalah mengevaluasi penyaluran Program Indonesia Pintar. Ia berharap bantuan tersebut benar-benar diterima oleh siswa dari keluarga yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang terancam tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP.
Ia menegaskan, data 1.407 lulusan tersebut perlu menjadi salah satu acuan dalam mengidentifikasi calon penerima bantuan pendidikan.
“Program-program ini harus tepat sasaran. Harus mengacu kepada seribu sekian anak tersebut agar bantuan PIP bisa didapatkan oleh mereka,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena persoalan pendataan atau mekanisme penyaluran.
Meski demikian, penetapan penerima PIP tetap harus mengikuti kriteria dan ketentuan program yang berlaku. Pemerintah juga perlu memetakan kebutuhan setiap anak agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kendala yang dihadapi.
Faktor Ekonomi dan Pola Pikir Keluarga Jadi Perhatian
Selain persoalan biaya pendidikan, Adde Rosi menyoroti faktor sosial dan pola pikir sebagian keluarga yang dinilai dapat memengaruhi keputusan anak untuk melanjutkan sekolah.
Ia mengatakan, masih ada keluarga yang menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu diperlukan selama anak dapat segera bekerja atau menikah.
“Masih banyak keluarga yang berpikir tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang penting nanti bisa bekerja di pabrik atau bahkan menikah lebih cepat,” tuturnya.
Menurut Adde Rosi, pandangan tersebut perlu direspons melalui edukasi yang berkelanjutan kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
Pendidikan, lanjutnya, bukan semata-mata jalan untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar anak memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depannya.
Upaya penyadaran tersebut perlu dilakukan tanpa mengabaikan kondisi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, orang tua dan anak dapat memperoleh informasi serta dukungan yang memadai untuk mempertimbangkan kelanjutan pendidikan.
Pemerintah Diminta Pastikan Anak Tetap Bersekolah
Kasus 1.407 lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan di Pandeglang menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan.
Pemerintah perlu memastikan bantuan menjangkau anak yang membutuhkan, sekaligus mengatasi hambatan yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.
Pendataan yang akurat, pendampingan keluarga, evaluasi bantuan pendidikan, dan penguatan akses ke SMA atau SMK menjadi sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan untuk menekan risiko putus sekolah.
Adde Rosi berharap pemerintah tidak hanya menyoroti persoalan tersebut, tetapi juga mengambil langkah konkret agar setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
