Pemerintah Salurkan Dana Tahap II untuk Perbaikan Rumah Terdampak Bencana di Sumatera

Suara Pecari – 22 April 2026 | Pemerintah Indonesia menyalurkan dana tahap II untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera pada Selasa, 21 April 2026.

Penyerahan bantuan dilakukan secara hybrid dari kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang dan diikuti secara virtual di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memimpin upacara bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Kedua menteri menyaksikan serah terima simbolis dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap II kepada para korban di Aceh Tamiang.

Dana yang disalurkan pada hari itu berjumlah Rp117,96 miliar, ditujukan kepada sekitar 4.469 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan atau sedang.

Secara keseluruhan, hingga kini pemerintah pusat telah menyalurkan total Rp654,87 miliar kepada 29.786 kepala keluarga di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Skema bantuan dibedakan berdasarkan tingkat kerusakan; rumah dengan kerusakan ringan menerima Rp15 juta, sementara rumah dengan kerusakan sedang menerima Rp30 juta melalui BNPB.

Untuk rumah yang dinyatakan rusak berat atau hilang, pemerintah mengimplementasikan program hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) dengan melibatkan kementerian terkait serta lembaga non‑pemerintah.

Tito Karnavian menekankan bahwa prinsip utama bantuan adalah kecepatan, agar warga dapat segera memperbaiki tempat tinggal dan memulihkan semangat hidup.

Ia menambahkan bahwa pendataan korban dilakukan secara bertahap, sehingga bantuan dapat disalurkan tanpa menunggu seluruh wilayah selesai diidentifikasi.

Pendekatan ini diharapkan mencegah kerusakan ringan atau sedang menjadi lebih parah karena penundaan penanganan.

Pemerintah tetap membuka peluang pengajuan pada tahap berikutnya bagi warga yang belum terdata, dengan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Pratikno menyatakan bahwa koordinasi antar‑instansi berjalan lancar, dan semua pihak diminta memanfaatkan dana dengan sebaik‑baiknya.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA.

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Halilul Khairi, turut memberikan dukungan akademik dalam upaya rehabilitasi pascabencana.

Sebelumnya, pada 13 Februari 2026, pemerintah telah menyalurkan bantuan tahap pertama yang dipimpin oleh Pratikno di Tapanuli Utara, dengan partisipasi Mendagri dan BNPB.

Tahap pertama tersebut menargetkan rumah yang rusak berat serta memberikan bantuan awal bagi rumah yang rusak ringan dan sedang.

Menurut data resmi, sekitar 1.200 rumah di Aceh Tamiang telah selesai diperbaiki setelah fase pertama, sementara sisanya menunggu tahap kedua.

Pemerintah menilai bahwa percepatan perbaikan rumah berpengaruh langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Dengan mempercepat proses rehabilitasi, diharapkan korban dapat kembali beraktivitas produktif dan mengurangi beban sosial yang timbul akibat kehilangan tempat tinggal.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dipimpin oleh Suharyanto, memantau pelaksanaan bantuan di lapangan dan melaporkan progres secara berkala.

BNPB menegaskan bahwa bantuan rumah rusak ringan dan sedang akan dicairkan melalui transfer langsung ke rekening penerima yang telah diverifikasi.

Pemerintah daerah Aceh Tamiang menyiapkan tim verifikasi lokal untuk memastikan data penerima akurat dan menghindari duplikasi bantuan.

Seluruh mekanisme pendistribusian dana telah diintegrasikan dengan sistem informasi geografis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Upaya gabungan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga non‑pemerintah ini diharapkan dapat menyelesaikan pemulihan hunian secara menyeluruh dalam kurun waktu enam bulan ke depan.