Paradoks Serapan Anggaran Kemenperin: Realisasi Tinggi, Program Prioritas Rendah
Suara Pecari | Komisi VII DPR RI Soroti Paradoks Serapan Anggaran Program Prioritas Kemenperin LPP RRI. Dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengungkapkan kejanggalan antara serapan anggaran yang tinggi dengan realisasi program prioritas yang rendah. Hingga awal Juni 2026, serapan anggaran Kementerian Perindustrian mencapai 42,57 persen atau Rp898 miliar dari pagu Rp2,11 triliun. Namun, program-program utama penguatan industri nasional justru mencatat realisasi yang minim.
Evita menyoroti program penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang baru terealisasi Rp13,48 miliar dari pagu Rp90,34 miliar. Program penumbuhan wirausaha baru juga hanya terealisasi Rp430 juta atau sekitar 0,62 persen dari pagu Rp69,16 miliar. Menurut Evita, kondisi ini merupakan paradoks yang perlu menjadi perhatian serius karena program-program tersebut berkaitan langsung dengan pengembangan pelaku usaha industri di dalam negeri.
Komisi VII DPR RI Soroti Paradoks Serapan Anggaran Program Prioritas Kemenperin LPP RRI. Evita menekankan bahwa rendahnya realisasi pada program IKM dan wirausaha baru menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan anggaran. Sementara serapan secara keseluruhan terlihat baik, namun program yang menjadi instrumen utama penguatan industri justru tertinggal. Hal ini dinilai dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kesempatan yang sama melaporkan bahwa realisasi anggaran hingga Mei 2026 berada di atas target. Ia optimistis target kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2026 dapat tercapai. Agus menyebutkan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan industri nasional.
Namun, Komisi VII DPR RI Soroti Paradoks Serapan Anggaran Program Prioritas Kemenperin LPP RRI. Evita meminta Kemenperin untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar program-program prioritas dapat terealisasi sesuai target. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperketat untuk menghindari pemborosan dan memastikan manfaat langsung bagi pelaku industri.
Data menunjukkan bahwa dari total pagu Rp2,11 triliun, realisasi anggaran Kemenperin mencapai Rp898 miliar. Namun, jika dirinci, program penguatan IKM hanya menyerap 14,9 persen dari pagunya, sementara program penumbuhan wirausaha baru bahkan belum mencapai 1 persen. Kondisi ini kontras dengan serapan anggaran secara keseluruhan yang mencapai 42,57 persen.
Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program di Kemenperin. Komisi VII mendesak agar Kemenperin segera mengalokasikan anggaran yang tersisa untuk program-program yang berdampak langsung pada penguatan industri, terutama IKM dan wirausaha baru. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam kesimpulannya, Komisi VII DPR RI Soroti Paradoks Serapan Anggaran Program Prioritas Kemenperin LPP RRI. Komisi VII berharap Kemenperin dapat memperbaiki manajemen program dan anggaran agar tidak terjadi lagi ketimpangan antara serapan dan realisasi program. Sinergi antara pemerintah dan DPR diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk kemajuan industri nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.