Huntara Senen Gratis: Menteri BP BUMN Pastikan Warga Bantaran Rel Tempati Tanpa Biaya Awal
Suara Pecari | Menteri BP BUMN Dony Oskaria memastikan bahwa warga bantaran rel akan menempati hunian sementara (huntara) di Senen tanpa dipungut biaya awal. Kebijakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hunian yang lebih layak dan aman bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel, khususnya di kawasan Senen, Jakarta.
Dalam kunjungannya ke lokasi huntara Senen bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (9/6/2026), Dony menegaskan bahwa untuk sementara waktu, tidak akan ada pungutan biaya kepada para penghuni. “Untuk sementara kita tidak akan memungut biaya kepada saudara-saudara kita. Supaya mereka juga bisa mendapatkan fasilitas yang layak,” ujar Dony. Kebijakan Menteri BP BUMN warga bantaran rel tempati huntara Senen tanpa biaya awal ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang akan direlokasi.
Dony menjelaskan bahwa pembebasan biaya hanya diberikan selama masa awal penempatan. Setelah enam bulan pertama, kebijakan ini akan dievaluasi. “Nanti kita lihat enam bulan pertama ini akan kita review, karena nanti kan masing-masing akan ada token listriknya. Ini kan juga tidak terlalu mahal karena memang kapasitas dayanya juga tidak besar,” tambahnya. Dengan demikian, Menteri BP BUMN warga bantaran rel tempati huntara Senen tanpa biaya awal menjadi langkah awal yang humanis dalam program relokasi ini.
Huntara Senen dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia. Kawasan ini memiliki total 324 unit hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti toilet, musala, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, dan area parkir. Dony menilai fasilitas yang disediakan jauh lebih baik dibandingkan tempat tinggal warga saat ini. “Kalau kita perhatikan ini huniannya sangat bagus. Jadi jauh lebih layak dibandingkan dengan apa yang mereka tempati hari ini,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya penempatan penghuni sesuai kriteria. Ia meminta agar proses pendataan mengacu pada data penerima manfaat dari BPS dan lokasi yang menjadi fokus Presiden. “Jadi benar-benar sesuai kriteria. Ada data BPS, ada lokasi yang memang kemarin menjadi fokus Presiden, jadi jangan sampai tidak tepat sasaran,” tegas Maruarar. Hal ini untuk memastikan bahwa program Menteri BP BUMN warga bantaran rel tempati huntara Senen tanpa biaya awal tepat sasaran.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menambahkan bahwa pendataan warga bantaran rel telah dilakukan. Relokasi tahap awal akan difokuskan pada warga kawasan Pasar Gaplok yang sebelumnya ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo. “Yang terdata dan yang sudah terkualifikasi nanti segera kita pindahkan,” ujar Bobby. Ia juga menekankan bahwa penataan kawasan bantaran rel bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mengurangi potensi kecelakaan.
Program relokasi ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Dengan adanya huntara yang layak, warga bantaran rel tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman, tetapi juga akses terhadap fasilitas dasar yang lebih baik. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi penataan permukiman kumuh di bantaran rel.
Secara keseluruhan, kebijakan Menteri BP BUMN warga bantaran rel tempati huntara Senen tanpa biaya awal merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan evaluasi berkala, diharapkan program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi para penghuni. Ke depannya, penataan kawasan bantaran rel akan terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.