Bansos Tukiyem Terblokir gegara Data Dukcapil Bermasalah, Begini Penjelasan Resminya
Suara Pecari | Program bantuan sosial (bansos) yang seharusnya menjadi penyelamat bagi warga kurang mampu justru menjadi polemik di Kota Bengkulu. Tukiyem (74), warga Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, harus gigit jari karena bantuan tunai yang dinantikan tiba-tiba terblokir. Penyebabnya, Kartu Keluarga (KK) miliknya tercantum nama seorang anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Kasus ini menyoroti pentingnya akurasi data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Kepala Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan fungsi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan permohonan dan persyaratan yang diajukan masyarakat. “Setiap permohonan administrasi kependudukan yang memenuhi syarat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Widodo. Proses perpindahan atau penggabungan data kependudukan ke dalam sebuah KK harus melalui pengajuan administrasi yang dilengkapi sejumlah dokumen, termasuk formulir permohonan dan dokumen pendukung lainnya.
Kasus Tukiyem ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Di era digital yang serba cepat, akurasi data menjadi krusial, terutama dalam penyaluran bansos. Pemerintah sendiri tengah gencar mendorong transformasi digital di sektor kependudukan. Salah satunya melalui aplikasi Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) yang menggunakan data biometrik dari Dukcapil untuk menekan kesalahan sasaran bansos. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sistem baru ini memastikan tidak ada lagi titip-titipan karena semua berbasis data yang valid dan transparan.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek data kependudukan secara mandiri, Dukcapil kini menyediakan berbagai kanal digital. Warga tidak perlu lagi antre panjang di kantor. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi garda terdepan, di mana setelah aktivasi awal di kantor Dukcapil, warga bisa mengakses KK dan dokumen lain kapan saja. Selain itu, portal resmi Dukcapil (dukcapil.kemendagri.go.id) dan layanan surel juga tersedia untuk pengecekan data.
Namun, di balik kemudahan digital, masih ada celah yang perlu diperbaiki. Kasus seperti yang dialami Tukiyem menunjukkan bahwa validasi data saat pengajuan perubahan KK masih bisa ditembus. Widodo mengingatkan bahwa perubahan nama atau data substantif pada dokumen kependudukan harus melalui penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Proses hukum ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data.
Sementara itu, dalam skala nasional, integrasi data kependudukan melalui GovTech juga menyisakan kekhawatiran. Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa kecerdasan buatan (AI) kini digunakan untuk membersihkan data 270 juta warga Indonesia. Namun, pakar menyoroti tidak adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Pengalaman serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 yang melumpuhkan 200 instansi pemerintah seharusnya menjadi pelajaran berharga.
Kembali ke kasus Tukiyem, Widodo berjanji akan mengecek ulang data yang bersangkutan dan memastikan bansos bisa segera dicairkan. Ia mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek data kependudukan secara berkala melalui kanal resmi Dukcapil. “Kami akan terus meningkatkan akurasi data agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.
Kesimpulannya, akurasi data kependudukan adalah fondasi penyaluran bansos yang tepat sasaran. Dukcapil sebagai garda terdepan harus terus berbenah, sementara masyarakat perlu diedukasi untuk rajin memverifikasi data mereka. Hanya dengan sinergi antara teknologi, regulasi, dan kesadaran warga, masalah seperti yang dialami Tukiyem dapat diminimalisir.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.