PKB Nilai Ambang Batas Parlemen 5% Proporsional, Ini Alasannya
Suara Pecari – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyatakan bahwa angka ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan angka yang proporsional dan relevan untuk diterapkan sebagai parliamentary threshold (PT). Menurut Khozin, angka ini mampu menjaga keterwakilan politik masyarakat secara proporsional di parlemen sekaligus mendorong penyederhanaan sistem kepartaian agar lebih efektif sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Khozin menyampaikan bahwa angka ambang batas 5 persen merupakan pandangan PKB dalam merancang sistem pemilu yang ideal, namun tetap membuka ruang diskusi dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Secara matematis, angka 5 persen diprediksi dapat menghasilkan sekitar tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda dengan penerapan ambang batas 4 persen pada Pemilu 2024.
Beragam Pandangan Partai Politik Mengenai Ambang Batas Parlemen
Wacana mengenai besaran ambang batas parlemen yang akan diusulkan dalam RUU Pemilu memicu beragam tanggapan dari partai politik. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya menyepakati angka 5 persen sebagai ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai angka 5 persen ideal untuk menyederhanakan jumlah partai politik.
Namun, tidak semua sepakat dengan kenaikan ambang batas tersebut. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen dinaikkan lebih dari 4 persen karena berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ambang Batas Parlemen dan Dampaknya
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas minimum suara yang harus diperoleh partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Penetapan ambang batas yang tepat bertujuan untuk menjaga keterwakilan politik sekaligus menghindari fragmentasi partai yang berlebihan yang dapat menghambat efektivitas legislatif.
Dengan ambang batas 5 persen, diharapkan jumlah partai politik di parlemen tidak terlalu banyak sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan dan memperkuat stabilitas politik. Namun, besaran ambang batas ini tetap harus mempertimbangkan keberagaman aspirasi masyarakat melalui representasi politik yang adil.
Angka 5 persen sebagai ambang batas parlemen juga telah mendapat perhatian dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan terkait desain sistem pemilu yang efektif dan proporsional.
Penentuan ambang batas parlemen menjadi bagian penting dalam penyusunan RUU Pemilu yang akan memengaruhi dinamika politik nasional dan keterwakilan partai politik di parlemen ke depan.
Secara keseluruhan, pemilihan angka ambang batas parlemen harus mempertimbangkan berbagai aspek agar sistem pemilu tetap demokratis dan efektif dalam mencerminkan kehendak rakyat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
