Polresta Banyuwangi Tangkap Tujuh Tersangka Mafia BBM Subsidi dalam Dua Kasus Penimbunan

Suara Pecari – 14 April 2026 | Polresta Banyuwangi mengungkap dua kasus penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi yang melibatkan tujuh pelaku.

Operasi yang terjadi di kecamatan Singojuruh dan Purwoharjo berhasil menyita ratusan liter solar dan pertalite serta menahan semua tersangka.

Kasus pertama teridentifikasi di wilayah Singojuruh pada Rabu, 8 April, ketika tiga orang ditangkap.

Mereka masing-masing berperan sebagai pemodal, sopir, dan petugas pembelian solar di SPBU.

Modus operandi menggunakan empat kode barcode MyPertamina yang dipindahkan ke puluhan jerigen via sepeda motor sebelum diangkut dengan truk pick‑up Mitsubishi L300.

Polisi menyatakan bahwa proses ini memungkinkan pembelian solar tanpa terdeteksi oleh sistem kontrol resmi.

Kasus kedua terungkap di sebuah SPBU Purwoharjo pada Jumat, 10 April, dengan penangkapan empat orang.

Keempat tersangka meliputi pelaksana, pemodal, serta dua operator SPBU yang membantu proses pembelian.

Mereka memanfaatkan mobil Toyota Kijang yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya untuk membeli pertalite berulang kali tanpa pemindaian barcode.

Modifikasi tersebut menghilangkan jejak digital sehingga penyalahgunaan sulit dilacak.

Seluruh barang bukti, termasuk jerigen, kendaraan, dan dokumen transaksi, kini berada di Mapolresta Banyuwangi.

Ketujuh tersangka dikenakan Pasal 55 Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja 2023.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan mencapai enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.

Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan menegaskan bahwa penangkapan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam mengawal distribusi BBM subsidi.

Dia menambahkan bahwa upaya ini bertujuan memastikan kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat merugikan negara dan konsumen yang membutuhkan bahan bakar dengan harga terjangkau.

Kasus ini menambah deretan tindakan penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor energi.

Pengungkapan modus operandi baru menunjukkan adaptasi jaringan kriminal dalam memanfaatkan celah teknologi.

Penggunaan barcode palsu dan modifikasi tangki menjadi contoh inovasi ilegal yang harus diantisipasi.

Polisi daerah menegaskan bahwa pengawasan terhadap SPBU akan diperketat melalui inspeksi rutin dan penggunaan sistem monitoring digital.

Selain penangkapan, penyelidikan lanjutan akan diarahkan pada jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok dan pihak logistik.

Hal ini diharapkan dapat memutus rantai pasokan bahan bakar ilegal yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pengamanan BBM subsidi menjadi prioritas nasional mengingat dampaknya pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Banyuwangi menjadi contoh konkret bahwa penyalahgunaan subsidi masih terjadi meski terdapat regulasi yang ketat.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan digitalisasi pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina untuk meningkatkan transparansi.

Namun, kasus ini memperlihatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku terorganisir.

Para ahli energi menyarankan peninjauan ulang sistem barcode dan peningkatan keamanan pada perangkat lunak pengawasan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan insiden penimbunan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain tindakan hukum, Polresta Banyuwangi juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan BBM ilegal.

Pelatihan ini mencakup cara mengenali praktik tidak sah dan melaporkan temuan kepada otoritas terkait.

Keberhasilan operasi ini diharapkan menjadi contoh bagi kepolisian di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum, regulator energi, dan masyarakat.

Upaya sinergis dianggap kunci dalam memutus jaringan mafia BBM subsidi.

Polresta Banyuwangi menutup operasi dengan menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat terungkap.

Kondisi kini menunjukkan penegakan hukum yang tegas dan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan publik.