Menhan Sjafrie Targetkan 514 Batalyon Teritorial di Seluruh Kabupaten Indonesia

Suara Pecari – 21 April 2026 | Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan strategi pertahanan Indonesia bersifat defensif aktif dan menekankan pentingnya kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di setiap kabupaten.

Target pemerintah adalah membangun total 514 batalyon, dengan 150 batalyon telah selesai pada tahun 2025 sebagai langkah awal penguatan pertahanan daerah.

Satu BTP diperkirakan menampung antara 700 hingga 1.000 prajurit, yang akan ditempatkan secara merata untuk menutup seluruh wilayah administratif di negara ini.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi pembentukan batalyon di setiap kabupaten.

Penambahan batalyon tidak hanya berfokus pada fungsi militer, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Menurut Sjafrie, BTP akan berperan aktif dalam melindungi infrastruktur strategis, termasuk kilang dan terminal Pertamina, yang dianggap vital bagi kedaulatan energi.

Seiring dengan rencana pembangunan BTP, TNI juga berencana menambah Komando Daerah Militer (Kodam) agar selaras dengan jumlah provinsi di Indonesia.

Saat ini terdapat 21 Kodam, dan pemerintah menargetkan penambahan 17 Kodam lagi, sehingga total Kodam akan mencapai 38 unit.

Penataan ulang struktur militer tersebut didukung oleh revisi Undang-Undang TNI serta RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang sedang disahkan.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2025, Sjafrie menyampaikan bahwa pembangunan 150 BTP sudah memperkuat pertahanan nasional dan menjadi dasar untuk ekspansi selanjutnya.

Penguatan BTP diharapkan dapat menjadi jaringan pengaman nasional yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara efektif.

Menhan menegaskan bahwa BTP tidak dimaksudkan sebagai alat ekspansi teritorial, melainkan sebagai sarana melindungi keutuhan wilayah dan kepentingan nasional.

Selain fungsi pertahanan, BTP juga diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan sosial, melalui program-program kemasyarakatan yang melibatkan prajurit dalam kegiatan sosial.

Panglima TNI juga mengumumkan pembentukan 37 Kodam, 15 Kodaeral, dan delapan Pasukan Marinir (Pasmar) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan operasional.

Penambahan Kodam akan menyesuaikan dengan jumlah provinsi, sehingga setiap provinsi memiliki satu Kodam yang bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya.

Strategi ini sejalan dengan kebijakan pertahanan yang menekankan sinergi antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Dalam acara retret Ketua DPRD di Akademi Militer Magelang, Sjafrie menyatakan kesiapan TNI untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh profesionalisme.

Ia menambahkan bahwa kehadiran BTP di setiap kabupaten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pertahanan dan memperkuat stabilitas nasional.

Dengan target 514 batalyon dan penambahan Kodam, pemerintah berharap Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayah secara komprehensif sambil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.