Safrizal ZA: Keseriusan Pidie Jadi Sinyal ke Pusat untuk Percepatan Rehabilitasi Pascabencana
Suara Pecari | Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie menyampaikan berbagai persoalan pascabencana kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Sigli, Jumat sore. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan keseriusan daerah dalam memulihkan kondisi pascabencana. Safrizal ZA menegaskan bahwa keseriusan Pidie jadi sinyal ke pusat LPP RRI untuk segera mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala dinas dan pejabat daerah hadir, antara lain Kadis Pertanian dan Pangan Hasballah, S.P., M.M., Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu. Mereka melaporkan kondisi terkini pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra pada November 2025.
Hasballah melaporkan bahwa terdapat 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara yang masuk kategori rusak berat. Lahan strategis di belakang Kantor Camat Mutiara itu berpotensi beralih fungsi jika tidak segera ditangani. Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp500 juta, namun hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare. “Tebal tanah yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” jelas Hasballah. Ia menegaskan bahwa pemilik lahan masih berharap sawah tersebut kembali produktif. Sebelum bencana, lahan itu termasuk kategori IP3. Hasballah berharap Pemerintah Pusat segera turun tangan menangani kerusakan tersebut.
Selain itu, 120 hektare sawah rusak sedang telah dibuat Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh, sementara 287 hektare sawah rusak ringan sudah dibersihkan dan bahkan berhasil panen dua kali sejak pemulihan. Kadis PUPR Pidie Muntahar menambahkan bahwa Pemkab memiliki 10 unit alat berat, terdiri dari empat becho, satu glader, satu doser, serta truk dan trado. Alat tersebut siap mendukung kegiatan rehabilitasi pascabencana.
Menanggapi laporan itu, Dr. Safrizal menghitung kebutuhan pemulihan lahan rusak berat mencapai Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan. Ia menyarankan Pemkab segera memulai rehabilitasi menggunakan dana Rp500 juta dan alat berat yang tersedia, sembari menunggu dukungan pusat. Safrizal juga meminta Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah SH MH segera mengirim surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof. Dr. Tito Karnavian. “Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keseriusan Pidie jadi sinyal ke pusat LPP RRI untuk mempercepat realisasi bantuan.
Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin tersebut merupakan bantuan era BRR NAD-Nias dan kini sudah sangat uzur. Saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Pidie menjadi rest area relawan sekaligus sumber air bersih bagi daerah terdampak lain. Wahyu menekankan kebutuhan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan harga Rp700 juta, serta pengadaan sekitar 1.000 meteran air baru.
Safrizal menanggapi dengan menyarankan PDAM menggunakan kas internal untuk pengadaan meteran, mengingat luasnya dampak bencana di tiga provinsi. Ia menambahkan, Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton polyaluminium chloride (PAC) jenis baru ke delapan PDAM di Aceh. Karena bahan tersebut belum pernah digunakan, Safrizal memerintahkan tim Satgas segera menyelenggarakan pelatihan teknis. “Tolong segera buatkan pelatihan agar PAC ini bisa langsung dipergunakan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa keseriusan Pidie jadi sinyal ke pusat LPP RRI untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan langkah konkret yang diambil daerah, diharapkan dukungan pusat segera terealisasi sehingga pemulihan dapat berjalan optimal. Safrizal ZA menekankan pentingnya sinergi antara daerah dan pusat, di mana keseriusan Pidie menjadi sinyal ke pusat LPP RRI untuk bergerak cepat dalam menangani dampak bencana.
Kesimpulannya, komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie dalam memulihkan lahan pertanian dan infrastruktur air bersih pascabencana mendapat respons positif dari Kepala Posko PRR. Dengan dana awal yang terbatas, daerah siap bergerak mandiri sembari menunggu bantuan pusat. Diharapkan, langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi bencana serupa.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.