BGN Evaluasi Tata Kelola 27.877 Dapur SPPG untuk Optimalkan Makan Bergizi Gratis
Suara Pecari | Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola 27.877 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengumumkan hal tersebut usai resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta.
Dalam konferensi pers pada Senin, 8 Juni 2026, Nanik mengungkapkan bahwa distribusi dapur SPPG saat ini belum merata. Sebagian besar dapur terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah lain justru kekurangan. Data yang diperoleh dari Ibu Arumsari menunjukkan bahwa penumpukan dapur di Jawa menyebabkan ketimpangan layanan. Oleh karena itu, BGN akan evaluasi tata kelola 27.877 dapur SPPG untuk memastikan setiap daerah mendapatkan jumlah dapur yang sesuai dengan kebutuhan.
“Jadi kita mau menata (dapur SPPG), misal Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa dapur. Karena memang dari datanya, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujar Nanik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dapur SPPG agar program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
BGN akan evaluasi tata kelola 27.877 dapur SPPG dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah. Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan menilai apakah setiap dapur telah melayani penerima manfaat secara maksimal atau justru mengalami kelebihan kapasitas. “Apakah dapur ini melayani (MBG) sudah bisa dengan penerima manfaat yang ada. Atau sebetulnya malah kelebihan (dapur),” jelasnya.
Sebagai langkah awal, BGN untuk sementara waktu menghentikan pendaftaran dan pembentukan SPPG baru. Kebijakan ini berlaku hingga tata kelola dapur selesai dievaluasi dan diperbaiki. Nanik menyatakan bahwa pendaftaran akan dibuka kembali setelah sistem tata kelola dapur SPPG dianggap sudah ideal. “Kita akan buka kembali pendaftaran untuk mendirikan SPPG bila tata kelola dapur telah selesai dilakukan,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dengan adanya evaluasi ini, BGN berharap program MBG dapat berjalan lebih efisien dan merata. Selain itu, BGN akan evaluasi tata kelola 27.877 dapur SPPG secara berkala untuk memastikan tidak ada lagi ketimpangan distribusi.
Langkah BGN ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk para ahli gizi dan pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai bahwa evaluasi tata kelola dapur SPPG merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran dan sumber daya. Dengan demikian, program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ke depannya, BGN akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja dapur SPPG di seluruh Indonesia. Nanik berharap, dengan perbaikan tata kelola ini, program MBG dapat menjadi contoh keberhasilan program gizi nasional. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kesimpulannya, BGN akan evaluasi tata kelola 27.877 dapur SPPG sebagai upaya perbaikan program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan distribusi dapur dan memastikan setiap daerah mendapatkan layanan gizi yang optimal. Dengan penghentian sementara pendaftaran SPPG baru, BGN fokus pada penataan ulang sistem yang lebih efektif dan efisien.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
